JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan akan menganalisa laporan eks Ketua Lembaga Antirasuah Abraham Samad. Diketahui, Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi Proyek Penting Nasional (PSN) pada kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
“Selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi dan juga analisa ada tidaknya unsur-unsur dugaan perbuatan pidana korupsi serta apakah itu menjadi kewenangan KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di tempat Gedung Merah Putih KPK, Hari Jumat (31/1/2025).
KPK menurut Tessa, mengapresiasi adanya laporan dari penduduk sipil. Menurutnya, adanya laporan yang dimaksud merupakan kepercayaan masyarakat untuk KPK. “KPK terbuka terhadap setiap laporan ataupun informasi yang tersebut disampaikan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, eks Ketua KPK Abraham Samad mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menemui pimpinan Lembaga Antirasuah. Dalam kesempatan tersebut, Abraham Samad mengakibatkan laporan perihal dugaan korupsi dalam PSN PIK 2.
“Kebetulan kita menyebabkan laporannya juga yang digunakan telah dibuat oleh teman-teman koalisi yaitu dugaan korupsi ya yang tersebut terjadi pada proyek, proyeknya ya, saya katakan di dalam proyek strategis nasional PIK 2,” kata Samad di area Gedung Merah Putih KPK, hari terakhir pekan (31/1/2025).
Samad berharap, dengan adanya laporan ini KPK akan mendalami dugaan korupsi terkait penetapan PIK sebagai PSN. “Kita meninjau di tempat dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi terjadi perbuatan pidana korupsi di area pada penetapannya sebagai proyek strategis nasional,” ujarnya.
Samad menduga, di penetapa PIK 2 sebagai PSN terdapat praktik kongkalikong, suap, hingga gratifikasi. Samad mendesak KPK untuk memanggil Bos Agung Sedayu Group Aguan terkait hal tersebut.
“Nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa beliau tak tersentuh oleh hukum, oleh sebab itu kita ingin mengupayakan KPK supaya orang ini segera diperiksa. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini,” ucapnya.
Beberapa aktivis yang dimaksud menemani Abraham Samad ialah, mantan pimpinan M. Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Penelitian kemudian Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum lalu Hak Asasi Orang Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, lalu Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.
