JAKARTA – Menjelang putaran final negosiasi yang dimaksud dijadwalkan pada perjanjian internasional guna mengakhiri polusi plastik , World Plastics Council (WPC) kemudian anggota Global Plastics Alliance (GPA) mengundang menyepakati perjanjian ambisius juga dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan juga daur ulang.
Pada pertemuan kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah (Intergovernmental Negotiating Committee/INC5) yang mana akan dimulai pada Senin, (25/11) di area Busan, Korea Selatan, para negosiator dari pemerintah nasional diharapkan mencapai kesepakatan terkait beberapa orang topik penting, termasuk model yang dimaksud akan digunakan instrumen hukum internasional yang mana mengikat (Internationally Legally Binding Instrument/ILBI) untuk membantu negara-negara mengatasi sampah plastik.
Dalam konteks ini, WPC juga GPA menyerukan agar para negosiator mencapai kesepakatan yang tersebut menghormati permintaan setiap negara sekaligus menetapkan kerangka kerja bersatu untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040. Ketua WPC Benny Mermans menyatakan setiap negara menghadapi tantangan yang sangat berbeda kemudian membutuhkan solusi yang mana berbeda pula.
“Pendekatan global yang mana seragam terhadap kebijakan dan juga regulasi tiada akan berhasil. Oleh dikarenakan itu, perjanjian ini harus memberikan fleksibilitas bagi setiap negara lalu wilayah untuk mencapai tujuan perjanjian dengan cara yang mana paling sesuai untuk mereka,” kata Benny.
Kesepakatan akhir harus mencapai keseimbangan yang mana tepat antara kewajiban global lalu langkah-langkah nasional. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara untuk mengembangkan rencana aksi nasional sehingga merekan dapat menerapkan solusi yang digunakan disesuaikan dengan kondisi mereka itu secara efektif.
Misalnya, target isi daur ulang wajib untuk sektor-sektor yang tersebut menggunakan plastik di area tingkat nasional akan meningkatkan nilai sampah plastik sebagai unsur baku sirkular dengan meningkatkan permintaan untuk materi mentah plastik sirkular. Rencana yang dimaksud harus memiliki elemen-elemen umum kemudian persyaratan pelaporan yang meyakinkan akuntabilitas negara pada melacak kemajuan juga menciptakan sinyal permintaan untuk menggalakkan pembangunan ekonomi pada pengumpulan, pemilahan, serta daur ulang.
Wakil Ketua Umum INAPLAS Indonesia pada Global Plastics Alliance Edi Rivai menyatakan bertransisi ke sistem plastik sirkular, di tempat mana semua aplikasi mobile plastik digunakan kembali, didaur ulang, lalu dikelola secara bertanggung jawab alih-alih dibuang, merupakan kunci untuk mengatasi permasalahan sampah plastik.
“Transisi menuju ekonomi sirkular akan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan efisiensi sumber daya, memacu perkembangan ekonomi, juga menciptakan lapangan kerja, khususnya di dalam negara- negara dengan infrastruktur pengelolaan sampah kemudian daur ulang yang tersebut kurang berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan di mendirikan sirkularitas di seluruh siklus hidup plastik mulai dari desain, daur ulang hingga pengelolaan akhir masa pakai yang bertanggung jawab kemudian mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang digunakan sesuai dengan keperluan harus menjadi landasan utama perjanjian ini.
