Eko Ernada
Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember
KETIKA para pemimpin Arab berkumpul pada Kairo pada 4 Maret lalu, sorotan dunia tertuju pada mereka. Di balik ruangan megah yang tersebut menyimpan sejarah peradaban, tersirat harapan serta kegamangan. KTT Kompetisi Arab kali ini bukanlah sekadar program diplomasi rutin, tetapi sebuah panggilan nurani di tempat berada dalam puing-puing Kawasan Gaza yang digunakan terus merintih. Di setiap jabat tangan juga senyum protokoler, ada tuntutan moral yang digunakan menggelayuti: bagaimana dunia Arab menyikapi luka yang terus menganga di area Palestina?
Dari rapat ini, lahirlah sederet komitmen yang, di tempat berhadapan dengan kertas, tampak menjanjikan: rencana rekonstruksi Kawasan Gaza tanpa pemindahan paksa, penolakan terhadap proyek Amerika Serikat yang mana hendak mengubah Wilayah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah,” juga janji pendanaan dari negara-negara Teluk. Namun, janji-janji ini menghadapi ujian dalam medan realitas. Sejarah menunjukkan bahwa tindakan yang dihasilkan di dalam meja perundingan kerap kali berakhir pada kebuntuan eksekusi, terhambat oleh kepentingan kebijakan pemerintah kemudian diplomasi yang mana saling bertabrakan.
Dilema Solidaritas lalu Geopolitik
Sejarah mengajarkan bahwa dunia Arab rutin tersandera oleh kepentingan yang saling berkelindan. Ada yang mengusung retorika solidaritas, tetapi di area balik layar menjalin diplomasi senyap dengan Washington dan juga Tel Aviv. Ada yang tersebut lantang membela Palestina , tetapi ragu melawan arus kepentingan perekonomian kemudian geopolitik. Pertanyaannya masih menggantung: apakah ini sekadar retorika yang mana menenangkan kegelisahan publik, atau benar-benar upaya nyata yang tersebut akan mengubah nasib Gaza?
Beberapa negara Arab, seperti Yordania kemudian Aljazair, masih mempertahankan sikap tegas pada mengupayakan Palestina. Namun, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi serta Uni Emirat Arab mempunyai kepentingan ekonomi yang semakin di dengan Barat serta Israel. Dalam situasi seperti ini, solidaritas terhadap Palestina rutin kali menjadi alat tawar-menawar politik. Bahkan, Arab Saudi yang dimaksud sebelumnya dikenal sebagai pendukung utama perjuangan Palestina, pada masa kini cenderung mengambil pendekatan pragmatis dengan mempertimbangkan dampak normalisasi hubungan dengan tanah Israel terhadap stabilitas regional.
Di tingkat global, peran Amerika Serikat menjadi variabel kunci. Steven A. Cook, di bukunya The End of Ambition: America’s Past, Present, and Future in the Middle East, menyoroti bagaimana kebijakan Negeri Paman Sam di dalam Timur Tengah banyak kali dipengaruhi ambisi yang bukan sejalan dengan realitas urusan politik kawasan. Di era Trump, kebijakan pragmatis-transaksional Amerika Serikat lebih besar fokus pada kepentingan jangka pendek ketimbang stabilitas jangka panjang. Trump melanjutkan kebijakan pro-Israel dengan meningkatkan kekuatan hubungan dengan pemerintahan Netanyahu lalu mempercepat implementasi Abraham Accords. Bantuan Negeri Paman Sam terhadap pemukiman ilegal pada Tepi Barat kemudian sikapnya terhadap Kawasan Gaza memberi tekanan bagi negara-negara Arab untuk menyesuaikan diri dengan strategi Washington.
Fragmentasi serta Ketidakefektifan Turnamen Arab
Fragmentasi internal yang dimaksud terus berlangsung menjadi tantangan utama bagi Kejuaraan Arab lalu semakin menghambat efektivitas diplomasi regional. Perpecahan antara negara-negara Teluk, sikap ambivalen Mesir terhadap konflik Gaza, juga kepentingan strategis Turki kemudian Iran yang dimaksud rutin berbenturan dengan negara-negara Arab lainnya menjadikan langkah kolektif sangat sulit. Tanpa kesatuan visi serta aksi, pernyataan sama-sama yang dimaksud dihasilkan dari KTT cuma menjadi dokumen tanpa dampak nyata.
Kegagalan Kejuaraan Arab di merespons krisis regional—seperti peperangan saudara Suriah, intervensi di tempat Yaman, juga normalisasi dengan Israel—menunjukkan betapa besar dampak dari fragmentasi ini. Dalam isu Palestina, misalnya, perbedaan sikap terhadap tanah Israel semakin melemah tempat tawar Palestina. Rashid Khalidi pada The Hundred Years’ War on Palestine menunjukkan bagaimana negara-negara Arab lebih banyak fokus pada rencana domestik daripada membela Palestina secara kolektif.
Sejarah mencatatkan bagaimana fragmentasi internal Turnamen Arab menghambat respons terhadap agresi negeri Israel ke Lebanon pada 1982. Ketika negeri Israel melancarkan invasi untuk menumpas Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), bukan ada respons militer atau diplomatik yang solid dari Kejuaraan Arab. Fragmentasi sejenis juga terjadi di menangani konflik Wilayah Gaza pada waktu ini, di dalam mana perbedaan kepentingan antarnegara anggota menghambat tindakan yang dimaksud lebih lanjut konkret.
Selain itu, peran Iran di mengupayakan kelompok-kelompok seperti kelompok Hamas juga Hizbullah menjadi salah satu faktor utama yang dimaksud memperburuk fragmentasi ini. Negara-negara Teluk yang dimaksud pro-Barat juga negara-negara yang tersebut lebih banyak terbuka terhadap pengaruh Iran, seperti Suriah kemudian Lebanon, mempunyai sikap yang berbeda terhadap Tehran. Ketegangan ini semakin memperburuk kebijakan luar negeri negara-negara Arab secara keseluruhan, menciptakan dia kesulitan untuk mengembangkan kebijakan kolektif yang dimaksud efektif.
Dinamika internal Turnamen Arab juga mencerminkan ketidakefektifan diplomasi regional akibat kurangnya kesatuan strategis. Shibley Telhami di The Stakes: America in the Middle East menegaskan bahwa negara-negara Arab kerap kali tersandera oleh dinamika geopolitik global, yang dimaksud semakin memperburuk fragmentasi. Ketidaksepakatan antarnegara Arab banyak dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat juga Rusia untuk menguatkan sikap geopolitik mereka, semakin memperumit krisis di dalam Timur Tengah.
Jalan ke Depan: Retorika atau Tindakan Nyata?
Liga Arab menghadapi dilema besar. Di satu sisi, merek harus membuktikan bahwa konferensi ini bukanlah sekadar ritual diplomasi tahunan. Di sisi lain, dia harus menghadapi kenyataan bahwa tanpa dukungan nyata dari kekuatan global, rekonstruksi Kawasan Gaza akan tetap memperlihatkan menjadi janji yang dimaksud tak terwujud.
