JAKARTA – Ketua Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) Noor Achmad mengungkap ucapan menanggapi usulan Ketua DPD Sultan B Najamudin agar dana zakat bisa saja dipakai untuk menambahi anggaran kegiatan makan bergizi gratis . Dia menegaskan, pengaplikasian dana zakat mampu dipakai di kegiatan makan bergizi gratis bila sasarannya adalah rakyat fakir miskin.
Ia menegaskan bahwa Baznas menyalurkan bantuan pada kaum mustahik atau orang yang mana berhak menerima zakat juga infak seperti musafir hingga fakir miskin. “Kalau memang sebenarnya sasarannya nanti terhadap fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujar Noor pada waktu ditemui di area Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Rabu (15/1/2025).
Meski begitu, Noor mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi bila penerima bukanlah tergolong fakir miskin. “Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang tersebut memang benar mustahik, yang digunakan perlu dibantu oleh Baznas,” ujarnya.
Noor menyampaikan, pihaknya hanya saja menyalurkan bantuan pada asnaf selama ini. Ia juga menuturkan, pihaknya telah terjadi memberi makanan bergizi gratis.
“Bahkan setiap saat kami sampaikan, siapa semata yang dimaksud tidaklah sanggup makan, datang ke Baznas. Dimana saja, pasti ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa jadi urunan untuk membantu anggaran acara makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan kemudian suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar mampu dibiayai dana zakat.
Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespons kegiatan MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila semata-mata mengandalkan APBN.
“Saya mengamati begini memang benar negara pasti di dalam bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin acara makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya semata kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tiada akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan ketika ditemui di dalam Kompleks Parlemen, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa (14/1/2025).
