JAKARTA – Penahanan beberapa jumlah petinggi subholding Pertamina beserta rekanan berhadapan dengan dugaan korupsi impor minyak dinilai tiada hanya saja merusak reputasi perusahaan, namun juga berdampak luas bagi BUMN energi nasional tersebut. Skandal yang tersebut disebut-sebut merugikan negara hingga Rp193,7 triliun itu berpotensi mempengaruhi arus kas, investasi, juga pertumbuhan Pertamina ke depan.
Ekonom lalu pakar kebijakan rakyat UPNVJ Achmad Nur Hidayat mengatakan, persoalan hukum ini dapat mengguncang kepercayaan mitra global lalu penanam modal asing terhadap Pertamina. “Mitra internasional, seperti perusahaan energi asing yang dimaksud bermitra pada proyek kilang atau eksplorasi, mungkin saja mengevaluasi ulang risiko bekerja identik dengan Pertamina pasca-skandal ini,” kata Achmad di keterangan tertulisnya, Hari Sabtu (1/3/2025).
Reputasi tata kelola yang mana tercoreng menurutnya akan memproduksi penanam modal lebih banyak berhati-hati, khawatir akan peluang kerugian finansial akibat praktik curang. Indikasi itu, kata dia, tampak dari besarnya perhatian media internasional yang mana menyoroti skandal ini. “Peliputan serius media asing menunjukkan perhatian global terhadap isu governance Pertamina,” tandasnya.
Menurut dia, tekanan umum kemudian penanam modal dapat menyebabkan Pertamina lebih tinggi sulit menggaet pembangunan ekonomi baru atau pinjaman luar negeri dengan bunga rendah hingga perusahaan membuktikan pembenahan tata kelola. Mitra strategis mungkin saja menuntut penerapan compliance dan juga transparansi lebih tinggi ketat sebagai persyaratan kelanjutan investasi.
Reputasi yang digunakan tercoreng ini juga mengempiskan kedudukan tawar Pertamina pada negosiasi internasional, misalnya ketika hendak menjalin aliansi strategis atau membeli aset di dalam luar negeri.
Skandal ini, lanjut Achmad, juga memukul kepercayaan umum terhadap Pertamina. Dugaan pengoplosan di skandal ini menciptakan jutaan konsumen BBM Pertamina mempertanyakan apakah item yang dimaksud merekan beli benar-benar sesuai spesifikasi. “Efeknya, citra Pertamina di area mata konsumen berkurang drastis. Pertamina sebelumnya dipandang sebagai penyedia BBM andal, tapi tindakan hukum ini menodai reputasi tersebut,” tegasnya.
Terganggunya kepercayaan ini, lanjut Achmad, dapat berdampak pada perilaku konsumen – misalnya, konsumen kelas menengah yang mungkin saja beralih ke SPBU swasta (Shell, BP, Vivo) yang tersebut dianggap lebih besar terjamin kualitasnya, meskipun pilihan itu terbatas jumlahnya.
“Pertamina perlu segera melakukan langkah pemulihan kepercayaan seperti uji kualitas BBM secara terbuka, kampanye jaminan mutu, juga komunikasi intensif bahwa praktik curang telah terjadi dihentikan,” tandasnya.
Achmad menambahkan, skandal ini bahkan berpotensi menghambat prospek perkembangan Pertamina di jangka pendek. Alasannya, fokus manajemen lalu pemerintah kemungkinan besar teralihkan untuk menyelesaikan hambatan hukum lalu melakukan reformasi internal, sehingga proyek ekspansi bisa jadi tertunda.
