JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding membuka prospek mengakhiri moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Pelindungan pekerja migran akan dikaji terkait kemungkinan dicabutnya moratorium ini.
Hal itu disampaikan Menteri Karding usai bertemu delegasi HRSD Arab Saudi untuk Courtesy Meeting TIM HRSD (The Ministry of Human Resources and Social Development Saudi Arabia) di dalam kantor KemenP2MI, Pancoran, Ibukota Selatan, Hari Senin (17/2/2025).
“Pada kesempatan tersebut, kami sedang menjajaki untuk memulai pembangunan kerja serupa kembali teristimewa terkait dengan penempatan pekerja migran kita ke Arab Saudi,” katanya.
Pemerintah Indonesia diketahui menerbitkan moratorium atau penghentian pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi sejak 2012.
Menurut Karding, kebijakan moratorium itu justru mengakibatkan masifnya pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara unprosedural atau ilegal ke Arab Saudi. Jika wacana dicabutnya moratorium terealisasi, Karding menegaskan akan memperketat jalur pemberangkatan sehingga penyelundupan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi tak terjadi.
“Yang umum harus tahu bahwa selama ini kita tutup, setiap tahun minimal 25.000 Pekerja Migran Indonesia ilegal. Selama ditutup sampai sekarang ada 183.000 Pekerja Migran Indonesia ilegal. Itu menurut kita unprosedural. Nah, oleh sebab itu Kalau ini dibuka unprosedural harus berkurang, bahkan tidaklah ada lagi,” ungkapnya.
Baca Juga: Gaji TKI belum disepakati, Indonesia tunda tarik moratorium
Karding mengungkapkan ada beberapa orang persyaratan yang mana wajib dipenuhi Arab Saudi jikalau penghentian pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke negaranya diakhiri. Dia menegaskan, otoritas Arab Saudi harus memperhatikan keselamatan Pekerja Migran Indonesia di dalam negaranya dengan adanya jaminan asuransi kerja juga penghasilan minimum sebesar 1.500 Riyal.
“Yang pertama kita ingin menjamin bahwa ada pengamanan pada bentuk asuransi bahkan asuransi yang digunakan tanggung risikonya mencakup lah. Lalu yang mana kedua, khususnya pekerja domestik di dalam bilangan 1.500 Riyal,” ujarnya.
Selain itu, Karding juga meminta-minta terhadap pemerintahan Arab Saudi agar melakukan integrasi data serta tak lagi memakai sistem lama, yakni mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia secara langsung ke majikan.
“Kita mengajukan permohonan ada integrasi data antara merekan dengan kita, sehingga PMI kita terdata, terkontrol lalu terawasi serta mampu kita bina. Kita berharap supaya dia yang dimaksud mengatur tak lagi pakai sistem lama, sistem langsung-langsung (ke majikan) itu ndak boleh,” ucapnya.
