JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan juga Teknologi (Mendikti Saintek) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro pada Rabu (19/2/2025). Pelantikan ini merupakan langkah pertama pada pembaruan kabinet pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Reshuffle kabinet perdana ini menjadi jawaban menghadapi kritik penduduk terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski sejumlah pencapaian positif, tapi selama masa itu terdapat beberapa jumlah menteri yang mana dianggap berkinerja buruk berdasarkan survei beberapa lembaga, sehingga muncul pertanyaan umum apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak.
Dalam artikel ini, dibahas lebih lanjut lanjut mengenai menteri-menteri yang kinerjanya dinilai kurang memuaskan serta kemungkinan besar berisiko digeser.
3 Menteri Prabowo yang Dinilai Banyak Pihak Layak Di-reshuffle
1. Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Natalius Pigai adalah Menteri Hak Asasi Orang yang tersebut mendapat sorotan tajam sebab dinilai tiada maksimal pada menjalankan tugasnya. Berdasarkan survei yang digunakan dirilis oleh Celios pada 21 Januari 2025, Pigai memperoleh nilai -113 poin, hitungan yang digunakan mencerminkan ketidakpuasan rakyat terhadap kinerjanya. Salah satu alasan utama mengapa Pigai mendapat penilaian negatif adalah ketidakhadirannya di mengatasi pelanggaran HAM yang mana terjadi pada beberapa daerah, seperti dugaan pelanggaran HAM di proyek strategis nasional di area Pulau Rempang, Batam, lalu persoalan hukum pagar laut di dalam Tangerang, Banten.
Kritik terhadap Natalius Pigai:
1. Pigai dianggap tidak ada menunjukkan kinerja nyata pada 100 hari pertama pemerintahannya.
2. Sejumlah anggota DPR, termasuk Fraksi PDIP, menyoroti ketidakaktifan Pigai di menyelesaikan permasalahan HAM.
3. Selama menjabat, Pigai bukan terlihat turun secara langsung ke lapangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang dimaksud diharapkan sejumlah pihak, berdasarkan pengalamannya di tempat Komnas HAM sebelumnya.
Jika kinerjanya terus merosot, tiada menangguhkan kemungkinan Presiden Prabowo akan mempertimbangkan reshuffle untuk menggantinya dengan sosok yang lebih besar terlibat kemudian berikrar terhadap proteksi hak asasi manusia.
2. Menteri Koperasi juga UKM: Budi Arie Setiadi
Budi Arie Setiadi, yang tersebut menjabat sebagai Menteri Koperasi dan juga Usaha Kecil kemudian Menengah (UKM), juga masuk pada daftar menteri dengan kinerja buruk. Berdasarkan survei Celios, Budi Arie memperoleh nilai -61 poin. Meskipun miliki latar belakang yang mana cukup baik, ia dinilai kurang mampu menciptakan terobosan baru pada menjalankan koperasi serta memperbaiki perekonomian bisnis kecil. Bahkan, beberapa pihak menilai Budi Arie tidak ada memberikan pembaharuan yang digunakan berarti untuk sektor UKM yang digunakan sangat penting bagi kegiatan ekonomi Indonesia.
Kritik terhadap Budi Arie Setiadi:
1. Minimnya kebijakan atau inisiatif yang digunakan terukur untuk meningkatkan kinerja koperasi lalu UMKM.
2. Kasus pencurian data yang dimaksud melibatkan staf Kementerian Komunikasi juga Informatika (Kominfo), yang dimaksud sebelumnya berada pada bawah pengawasannya, memperburuk citra Budi Arie.
3. Kasus kerja serupa dengan pengelola judi online yang melibatkan anak buahnya semakin menambah kontroversi mengenai kredibilitas Budi Arie di menjadi pemimpin kementerian.
Sektor UKM kemudian koperasi memerlukan pemimpin yang mana mampu berinovasi kemudian menghadirkan solusi konkret untuk menyokong ekonomi rakyat. Bila Budi Arie tidak ada dapat memperbaiki kinerjanya, reshuffle kabinet sanggup menjadi langkah yang tepat untuk menggantikannya.
3. Menteri Energi kemudian Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
Bahlil Lahadalia, yang dimaksud juga menjabat sebagai Menteri Daya juga Informan Daya Mineral (ESDM), mendapat penilaian yang kurang baik pada survei Celios. Bahlil, yang dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar, memperoleh nilai -41 poin, menjadikannya salah satu menteri dengan kinerja terburuk. Salah satu kebijakan yang mendapat kritik keras adalah rencana penghapusan pengecer LPG 3 kg. Kebijakan ini ditujukan untuk menyederhanakan distribusi subsidi, namun justru mengakibatkan polemik besar di tempat masyarakat.
Kritik terhadap Bahlil Lahadalia:
1. Kebijakan penghapusan pengecer LPG 3 kg yang menyebabkan antrean panjang lalu kesulitan bagi warga kecil untuk mendapatkan gas subsidi.
2. Konsekuensi sosial dari kebijakan ini sangat besar, oleh sebab itu berbagai tukang jualan kecil yang dimaksud kehilangan sumber penghasilan dia akibat kebijakan tersebut.
3. Meskipun tujuannya baik, kurangnya sosialisasi juga perencanaan yang tersebut matang menyebabkan kebijakan ini menjadi permasalahan bagi rakyat.
Mengingat kontroversi ini kemudian prospek gangguan sosial yang tersebut ditimbulkan, reshuffle kabinet dapat menjadi langkah yang mana diperlukan untuk mengganti Bahlil dengan sosok yang tersebut lebih besar mampu merancang kebijakan yang digunakan lebih banyak bijaksana dan juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Mengapa Reshuffle Kabinet Prabowo Diperlukan?
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet bukanlah hal yang mudah. Namun, berdasarkan hasil survei juga analisis kinerja menteri, ada beberapa alasan kuat mengapa reshuffle kabinet sangat diperlukan:
1. Mengembangkan Performa Pemerintah: Prestasi beberapa menteri yang mana dinilai buruk dapat merugikan citra pemerintahan. Jika merekan tidak ada dapat menunjukkan hasil yang mana positif, pemerintah mungkin saja akan kehilangan dukungan dari masyarakat, khususnya jikalau hambatan yang dimaksud berlarut-larut tanpa ada perbaikan.
