JAKARTA – pemerintahan Indonesia merancang Sistem Data Geospasial yang dimaksud kuat, akurat, kemudian akuntabel untuk memperkuat target-target pembangunan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih banyak cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan kemudian Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup juga Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengungkapkan Indonesia merancang sistem informasi geospasial dengan mengacu untuk Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang dimaksud kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya ketika memberi pidato kunci pada sesi diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission di area Paviliun Indonesia pada Pertemuan Perubahan Iklim COP29 UNFCCC pada Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang dimaksud kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan kemudian pengaplikasian lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu merancang sistem monitoring juga reporting yang mana kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, serta data deforestasi lalu degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup kemudian Kehutanan sudah pernah memulai pembangunan SIGAP (Sistem Pengetahuan Geospasial) KLHK, yang digunakan merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP menjalankan 102 informasi geospasial tematik yang dimaksud diperoleh dari berbagai sumber, juga dilengkapi perangkat keamanan lalu kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Berita Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang mana juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang disebutkan mengungkapkan pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan data informasi geospasial untuk mengupayakan perencanaan kemudian pembangunan, termasuk pada aksi iklim.
