JAKARTA – Penerapan substansi bakar minyak ( BBM ) dengan standar Euro 4 dinilai sudah ada harus mulai diterapkan meskipun secara bertahap dalam kota-kota besar Indonesia untuk menekan polusi udara. Hal itu penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 atau pun untuk menggapai target pertumbuhan dunia usaha 8% yang tersebut dicanangkan pemerintah.
Dalam Editorial Wadah bertajuk “Mendorong BBM Berkualitas pada Indonesia” yang dimaksud digelarInstitute for Essential Services Reform (IESR) sama-sama Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), kemudian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Selasa (17/12/2024), terungkap bahwa peningkatan kualitas BBM berdampak dengan segera terhadap peningkatan aspek lingkungan, kondisi tubuh dan juga juga ekonomi.
Berdasarkan kajian yang digunakan dilaksanakan IESR di dalam Jabodetabek, penerapan BBM berstandar Euro4 mulai dari 2025 hingga 2030 dapat mengempiskan polusi udara, termasuk menurunkan polutan particulate matter (PM) 2,5 hingga 96% dan juga SOx, NOx hingga 82-98%. Sebaliknya, tanpa perubahan, beban polusi dari kendaraan diestimasi akan meningkat sekitar 30-40% pada 2030 seiring meningkatnya jumlah agregat kendaraan dan juga aktivitas transportasi.
Diketahui, BBM Euro 4 miliki isi sulfur setara 50 ppm. Sementara, lebih tinggi dari 90% BBM yang mana beredar di dalam pangsa Indonesia masih mempunyai komposisi sulfur tinggi, mencapai 150-2.000 ppm, tergantung jenisnya. Tingginya zat sulfur pada BBM yang disebutkan menyebabkan penurunan kualitas udara, yang digunakan pada akhirnya mengakibatkan kesulitan kesehatan, lalu berujung padatingginya biaya pengobatan.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan, polusi udara di dalam Ibukota Indonesia sudah pernah menambah beban biaya kondisi tubuh terkait polusi seperti pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), kemudian penyakit jantung iskemik. Informasi BPJS menunjukkan, klaim terapi terkait polusi udara di area Ibukota Indonesia hampir mencapai Rp1,2 triliun pada 2023, dengan penyakit jantung iskemik berkontribusi sebesar Rp471 miliar serta penyakit influenza, dan juga pneumonia sebesar Rp409 miliar. Tak hanya saja menyebabkan biaya untuk pengobatan, turunnya tingkat kebugaran akibat polusi menurutnya juga menekan produktivitas, yang digunakan akan menjadi penghambat tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045 yang dimaksud harus didukung sumber daya manusia yang digunakan sehat dan juga produktif.
“Karena itu, Indonesia perlu segera menerapkan Euro4 dengan didukung kebijakan yang mana terintegrasi, disertai dengan pengawasan dan juga penegakan aturan yang mana ketat. otoritas perlu memverifikasi kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro 4. Meski membutuhkan penanaman modal signifikan, kolaborasi pemerintah kemudian swasta di teknologi dan juga infrastruktur kilang akan menghadirkan khasiat yang tersebut jarak jauh lebih banyak besar bagi lingkungan, kesehatan, dan juga ekonomi,”ujar Fabby.
Analis Kebijakan Lingkungan IESR Ilham RF Surya di pemaparannya mengakui bahwa penerapan Euro 4 akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi BBM sekitar Rp200-Rp500 per liter. Karena itu, tegas dia, pemerintah perlu mempersiapkan ruang fiskal untuk mengantisipasi dampak sektor ekonomi dari penerapan Euro 4 tersebut. pemerintahan menurutnya juga perlu menyiapkan skema pembiayaan peningkatan biaya produksi BBM dengan berbagai skenario, apakah ditanggung oleh pemerintah, dibebankan terhadap konsumen atau dengan membatasi akses BBM bersubsidi bagi kelompok rakyat tertentu.
Di sisi lain, kata Ilham, peningkatan biaya produksi BBMjuga akan dibarengi dengan turunnya biaya kondisi tubuh dengan membaiknya kualitas udara. Hal itu dapat “mengurangi” beban kenaikan biaya produksi BBM berstandar Euro 4. “Total penurunan beban biaya dari pengurangan klaim BPJS untuk penyembuhan ketiga penyakit ini pada 2030 diperkirakan mencapai Rp550 miliar dengan rincian pneumonia sebesar Rp246 miliar, jantung iskemik sebesar Rp268 miliar, lalu PPOK Rp36 miliar,” jelas Ilham.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Pembinaan Rencana Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah setuju untuk meningkatkan kualitas BBM secara bertahap sesuai peta jalan yang tersebut ada. Dia menambahkan, upaya itu juga dibarengi denganberbagai kebijakan lain yang mana juga mengarah pada upaya menekan polusi yang dimaksud berasal dari sektor transportasi. “Pemerintah juga mendorongkebijakan lain seperti misalnya konversi motor konvensional menjadi motor listrik, atau pengembangantransportasi umum lainnya. Intinya tidak hanya sekali dari BBM, tapi juga aspek-aspek lainnya,” papar Mirza.
