JAKARTA – Dosen Komunikasi UIN Bandung Ridwan Sutandi menilai, Presiden Prabowo Subianto secara konsisten mendirikan narasi antikorupsi yang digunakan kuat sejak masa kampanye hingga awal masa kepemimpinan. Dalam berbagai pidato kenegaraan, Prabowo menekankan pentingnya integritas pada pemerintahan kemudian komitmen untuk memberantas korupsi.
Sebagai contoh, pada pidato pelantikan pada Oktober 2024, Prabowo secara eksplisit menyatakan, “Pemerintahan saya tak akan mentolerir praktik korupsi pada bentuk apapun.”
Narasi ini kemudian diperkuat pada Rapat Sinkronisasi Nasional Pengawasan Internal otoritas pada November 2024, di dalam mana Presiden menegaskan, pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pada upaya mendirikan tata kelola pemerintahan yang dimaksud bersih.
“Dari sudut pandang komunikasi politik, konsistensi narasi ini berperan penting di membentuk ekspektasi masyarakat serta memulai pembangunan legitimasi kebijakan antikorupsi. Dengan secara berulang menyampaikan arahan sejenis dalam berbagai forum, Prabowo berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang mana memiliki komitmen kuat pada penegakan hukum,” kata Ridwan, Mingguan (2/3/2025).
Hal ini sudah berkontribusi pada terbentuknya persepsi positif penduduk terhadap keseriusan pemerintah pada reformasi birokrasi lalu pemberantasan korupsi. Langkah-langkah awal yang tersebut diambil di penegakan hukum terhadap pelaku korupsi berfungsi sebagai simbol kebijakan pemerintah yang kuat dari komitmen pemerintahan Prabowo.
Tindakan tegas terhadap kasus-kasus korupsi berprofil tinggi menjadi instruksi yang dimaksud jelas untuk umum dan juga elit kebijakan pemerintah bahwa tidaklah ada toleransi terhadap praktik koruptif.
Sikap ini dipertegas dengan pernyataan Prabowo pada Rapat Kabinet Terbatas pada Desember 2024, di dalam mana beliau tegas menyatakan,
“Saya tiada akan ragu untuk mencopot jabatan siapa pun, termasuk menteri, yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara” katanya.
Pendekatan komunikasi yang mana tegas ini telah dilakukan memunculkan efek jera yang tersebut signifikan pada kalangan birokrasi. Fakta dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga Reformasi Birokrasi menunjukkan penurunan sebesar 15% pada indikator peluang korupsi dalam lingkungan pemerintahan pada tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.
“Ketegasan ini juga tercermin di instruksi presiden untuk seluruh kepala tempat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang dimaksud berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Ridwan.
