NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari Hari Jumat bahwa akses ke program video populer yang dimaksud akan dinonaktifkan untuk lebih banyak dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk melakukan konfirmasi perusahaan yang disebutkan tiada dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, kebijakan ini muncul setelahnya Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Hari Jumat menguatkan larangan kontroversial terhadap perangkat lunak tersebut.
Undang-undang yang mana ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan di tempat Kongres mengharuskan TikTok untuk mengirimkan operasinya di tempat Amerika Serikat untuk pembeli lokal sebelum hari Akhir Pekan untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden menyatakan penegakan larangan yang disebutkan akan diserahkan terhadap Presiden terpilih Donald Trump, yang digunakan dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Amerika Serikat pada waktu ini tiada memadai.
“Pernyataan yang dimaksud dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden serta Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi kemudian jaminan yang diperlukan terhadap penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi lebih lanjut dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali apabila pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang disebutkan tiada akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk menghentikan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok pada sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi tidaklah secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tidak ada akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang digunakan diajukan pemilik aplikasi, yang dimaksud berpendapat bahwa larangan yang dimaksud melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang dimaksud berlanjut.
Akibatnya, TikTok kemungkinan besar akan menangguhkan layanannya hari Hari Minggu ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan apabila Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang dimaksud tidaklah akan dihukum sebab melanggar larangan tersebut.
