JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) merilis daftar finalis pemimpin yang terlibat di kejahatan terorganisasi serta paling korup di area dunia pada Selasa, 31 Desember 2024. Dari beberapa orang nama yang digunakan dirilis, Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis dengan kata-kata terbanyak tahun ini.
Nama-nama yang masuk nominasi kemudian perolehan kata-kata diusulkan dan juga berasal dari para pembaca, jurnalis, majelis juri, juga pihak lain di jaringan global OCCRP.
Menanggapi hal itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, segala bentuk langkah kejahatan bukan dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.
“Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di dalam pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas R Haidar Alwi, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, hingga pada waktu ini bukan ada satu pun putusan pengadilan yang mana memvonis Jokowi bersalah telah lama melakukan langkah pidana korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi pada pilpres untuk mengungguli salah satu paslon juga tiada terbukti pada Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jika metodologinya benar, seharusnya komite juri OCCRP tidaklah meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana dapat memasukkan nama seseorang ke pada daftar yang dimaksud sementara tidaklah ada satu pun putusan pengadilan yang memvonisnya bersalah berhadapan dengan kejahatan yang dimaksud dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang mana nyata,” ungkap R Haidar Alwi.
Oleh sebab itu, predikat yang tersebut disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang dimaksud tiada berdasar dari para pemegang hak kata-kata di polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi dan juga nama baik Jokowi di dalam mata rakyat Indonesia bahkan dunia.
“OCCRP harus meralat rilisnya juga mengajukan permohonan maaf untuk Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang digunakan berisi para jurnalis investigasi sejenis sekadar dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” tutur R Haidar Alwi.
