pemilihan gubernur 2024, Anggota DPR Widya Pratiwi Harap Polri Netral serta Jaga Marwah Institusi
JAKARTA – pemilihan gubernur Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Jelang pemungutan suara, dinamika kebijakan pemerintah di area tempat menjadi perhatian serius, khususnya mengenai integritas Polri .
Anggota Komisi III DPR Widya Pratiwi mengatakan, Polri harus mampu menjaga jalannya pemilihan gubernur berlangsung secara adil. Polri harus bebas dari kepentingan urusan politik praktis.
”Polri harus mampu menjamin kemudian memverifikasi berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan hingga penetapan dituduh yang terjadi di tempat tingkat daerah, khususnya Maluku pada masa tahapan pilkada adalah tindakan yang digunakan murni merupakan law enforcement kemudian bebas dari kepentingan kebijakan pemerintah praktis,” kata Widya ketika Rapat Kerja Komisi III DPR bersatu Kapolri dan juga jajaran Kapolda se-Indonesia di area Gedung DPR Senayan, Jakarta, Hari Senin (11/11/2024).
Menurut legislator Dapil Maluku itu, di praktiknya kerap ditemui hukum disalahgunakan menjadi alat untuk memberikan tekanan politik. Menekan salah satu paslon dan juga memfasilitasi paslon lain.
“Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tentunya menjadi ekses buruk hingga memunculkan konflik of interest juga berdampak pada kepercayaan masyrakat terhadap institusi Polri,” jelasnya.
Politikus PAN itu berharap Polri sebagai institusi negara mampu menghasilkan borderline untuk seluruh jajarannya di area tingkat daerah. Hal itu agar Polri tetap saja berpegang pada netralitas kemudian profesionalitas sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang digunakan fair.
“Ini harus dipertegas di dalam di forum ini. Sehingga menjadi warning untuk oknum Polri dalam tingkat area agar tiada menggunakan institusi sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan kebijakan pemerintah pribadi dan juga mengorbankan keberhasilan institusi,” ungkapnya.
Widya yakin netralitas kemudian profesionalitas institusi Polri adalah kemewahan yang dimaksud tak mungkin saja dapat ditukar dengan tawaran urusan politik ataupun kepentingan subjektif. “Saya pribadi mantan Bhayangkari yang tersebut telah bertahun-tahun berada pada lingkungan Polri di mendampingi suami saya. Untuk itulah, maka telah menjadi tanggung jawab moril bagi saya untuk menjaga hormat institusi Polri,” imbuhnya.
