JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo , Manik Marganamahendra, menyampaikan pendapatnya terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Angka (PPN) menjadi 12%, yang dimaksud menurutnya perlu dikaji ulang. Meskipun kenaikan PPN ini telah terjadi tercantum pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, namun tetap memperlihatkan ada celah di area dalamnya yang dimaksud seharusnya bisa saja dilaksanakan langkah bijaksana oleh pemerintah.
Hal ini mengingat kondisi perkembangan kegiatan ekonomi Indonesia yang tersebut masih menghadapi tantangan besar, ditambah dengan fakta bahwa 57,95% atau mayoritas pekerja di tempat Indonesia bekerja di tempat sektor informal. Kenaikan PPN ini justru dapat berdampak buruk pada daya beli warga juga memperlambat pertumbuhan kegiatan ekonomi nasional.
Manik menjelaskan bahwa analisis yang digunakan diadakan oleh LPEM FEB UI mengungkapkan bahwa kenaikan PPN akan berdampak lebih lanjut berat pada rumah tangga miskin. Jika kenaikan PPN 12% masih dilaksanakan, rumah tangga dengan penghasilan rendah akan terbebani secara tiada proporsional, yang tersebut dapat memperburuk ketimpangan sosial yang dimaksud telah ada.
“Selain itu, kelas menengah yang tersebut tak mendapatkan proteksi sosial memadai dari kebijakan pemerintah, seperti bansos untuk rakyat miskin atau tax holiday untuk perusahaan besar, akan semakin terdesak. Mereka akan merasakan penurunan daya beli yang mana signifikan. Ini adalah dapat mengarah pada penurunan konsumsi dan juga melambatnya laju peningkatan ekonomi,” ujar Manik pada keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).
Menurutnya, urusan politik pajak merupakan isu yang mana sangat krusial dan juga sensitif. Pajak adalah uang yang dimaksud dibayar publik terhadap negara, dan juga rakyat harus merasakan kegunaan dari kontribusinya tersebut.
Meskipun daftar barang yang mana dikenakan PPN 12% disebut hanya saja mencakup barang mewah, kenyataannya banyak hasil yang digunakan oleh rakyat umum, seperti kuota internet, bensin, kemudian komoditas lainnya, tetap memperlihatkan terkena dampak dari kebijakan ini. Hal ini, lanjutnya, akan sangat membebani kelas menengah, termasuk di area antaranya adalah generasi Z yang tersebut juga terdampak.
“Momentum kenaikan PPN ini sangat tiada tepat. Menurut BPS ada sekitar 9,5 jt orang dari kelompok kelas menengah terdegradasi menjadi kelas bawah sejak 2019 hingga 2024. Kelas menengah, yang dimaksud mempunyai pengeluaran berkisar Rp. 2.040.262 hingga Rp. 9.909.845 per kapita per bulan, saat ini semakin tertekan. Sebaliknya, kelompok rakyat yang mana berpotensi naik kelas atau ‘aspiring middle class’ justru cuma mempunyai pengeluaran antara Rp874.398 hingga Rp.2.040.262 per kapita per bulan juga kesulitan untuk mampu naik kelas ekonominya,” tambah Manik.
Sebagai partai yang dimaksud peduli terhadap kesejahteraan rakyat, Partai Perindo menekankan bahwa pajak harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan lalu tak membebani kelompok yang dimaksud paling rentan. pemerintahan perlu melakukan konfirmasi bahwa setiap kebijakan pajak sejalan dengan peningkatan layanan kemudian sarana masyarakat yang tersebut lebih tinggi baik bagi masyarakat.
“Partai Perindo mengimbau agar kenaikan PPN 12% ini ditunda dan juga dikaji lebih tinggi mendalam. otoritas perlu kebijaksanaan kemudian menegaskan bahwa kebijakan pajak yang digunakan diambil tiada merugikan kelompok penduduk yang mana paling membutuhkan juga dapat menstabilkan kegiatan ekonomi negara secara keseluruhan,” tambah Manik.
“Bagi kami menggalang pemerintah memang sebenarnya harus dilakukan. Tapi demikian, sebagai institusi Partai Politik yang tersebut telah semestinya mendengarkan aspirasi masyarakat, penting juga bagi kami menyampaikan ini sebagai bentuk kritik konstruktif pemerintahan agar mengambil sebijak-bijaknya kebijakan.” tutup Manik.
