Jakarta – Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membuka kembali izin penambangan kemudian ekspor pasir laut bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataannya pada forum internasional yang terus-menerus mengkampanyekan visi jangka panjang penyelamatan laut. Kebijakan terkini dinilai mencerminkan watak sesungguhnya dari Jokowi yang digunakan hanya saja berorientasi jangka pendek yakni ekonomi.
Penilaian itu disampaikan Manajer Kampanye Pesisir dan juga Laut Wahana Lingkungan Hidup Nusantara atau Walhi, Parid Ridwanuddin. Menurut dia, dengan membuka izin tambang kemudian ekspor pasir laut maka Pemerintahan Jokowi sesungguhnya tidaklah fokus mengawasi ancaman penting inovasi iklim bagi masyarakat di dalam pesisir lalu pulau kecil.
“Krisis iklim mempercepat banyak wilayah pesisir serta pulau kecil tenggelam, penambangan juga ekspor pasir laut ini akan mempercepat itu, lalu juga menghilangkan kemampuan adaptasi masyarakat pesisir,” katanya terhadap Tempo, Awal Minggu 7 Oktober 2024.
Pernyataan Jokowi yang digunakan berulang kali menyebutkan bahwa eksploitasi cuma terhadap sedimentasi bukanlah pasir, juga dinilai Parid sekadar permainan kata. Menurut dia, Jokowi tak paham konteks antara sedimentasi lalu pasir laut.
Diterangkan Parid, ada dua teori besar tentang sedimentasi dalam laut. Yang pertama adalah yang dikembangkan oleh para ahli geologi yang mana menyebutkan sedimentasi dalam sebagian wilayah Negara Indonesia itu sebetulnya sedimentasi sungai-sungai pada 10-20 ribu tahun yang lalu, sewaktu paparan Sunda masih berubah menjadi daratan. Sedimentasi purba disebutnya punya peran penting pada biosfer laut ketika ini.
Teori kedua menjelaskan sumber sedimentasi itu alami lalu tiada alami. Termasuk pada di yang digunakan alami adalah sedimentasi purba itu, juga hasil erupsi gunung berapi yang tersebut sangat panjang di dalam Indonesia. “Material letusan masuk ke laut yang digunakan kemudian jadi habitat laut dengan membentuk pulau-pulau kecil yang tersebut di bahasa lokal disebut betik atau gusung,” kata Parid.
Parid menyebutkan fungsi gusung ini berubah jadi penahan alami bagi pesisir dari gelombang tinggi. Menurut dia, gugusan gusung banyak ditemui ke perairan timur Lampung, dan juga Pulau Rupat, kemudian Bangka Belitung.
Adapun sedimentasi bukan alami dihasilkan dari tahapan pertambangan yang dibuang ke sungai dan juga berakhir ke laut. Tapi, ini pun jikalau dikeruk belum tentu juga menyelesaikan masalah. “Karena sumber sedimentasi ini adalah kerusakan di darat. Kalau Jokowi mau, bereskan dalam darat biar tak terbentuk sedimentasi ke laut.”
Lagian, Parid juga mengungkap hasil kajian Walhi bahwa kerugian negara yang mana sanggup didulang akibat dibukanya izin tambang lalu ekspor pasir laut mampu lima kali lipat berbeda dengan keuntungan dunia usaha yang dimaksud didapatkan. Seperti diketahui, asosiasi perusahaan pasir laut menyebutkan akan membayar Simbol Rupiah 18,6 juta/hektare.
“Itu baru kerugian ekonomi, belum hilangnya biodiversitas, hancurnya kegiatan ekonomi nelayan, pulau-pulau kecil yang dimaksud tenggelam. Semua itu justru lebih banyak besar dibandingkan keuntungan kegiatan ekonomi yang tersebut jangka pendek tersebut,” kata Parid.
Artikel ini disadur dari Walhi Bicara Watak Jokowi dan 2 Teori Sedimentasi Pasir Laut
