JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada masa kepresidenan keduanya, memperkenalkan beberapa jumlah kebijakan yang dimaksud memicu kontroversi dan juga dianggap merugikan rakyat Palestina.
Pada masa kepresidenan pertama, Trump juga menghasilkan beberapa jumlah kebijakan yang digunakan merugikan Palestina. Salah satunya adalah secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Padahal, Palestina menghendaki Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka.
3 Kebijakan Donald Trump yang digunakan Dianggap Anti-Palestina
1. Proposal Mengambil Alih Wilayah Gaza oleh AS
Pada Februari 2025, Presiden Donald Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih Jalur Wilayah Gaza juga memindahkan sekitar 2 jt penduduk Palestina ke negara-negara tetangga.
Dia berencana mengembangkan Kawasan Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”, bahkan bukan melakukan penutupan kemungkinan pemanfaatan kekuatan militer untuk mencapai tujuan tersebut.
Proposal ini mendapat kecaman luas dari komunitas internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang digunakan mengatakan rencana yang disebutkan sebagai bentuk “pembersihan etnis” Palestina.
2. Penangkapan Aktivis Palestina pada AS
Pada Maret 2025, agen imigrasi Amerika Serikat menangkap Mahmoud Khalil, individu pelajar pascasarjana Palestina di dalam Universitas Columbia yang dikenal berpartisipasi pada menentang pro-Palestina.
Penangkapan ini sejalan dengan tindakan keras pemerintahan Trump terhadap aktivis anti-Israel dan juga memicu kecaman dari kelompok-kelompok hak sipil yang melihatnya sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara.
3. Penghentian Bantuan Amerika Serikat untuk Palestina
Selain itu, Trump memutuskan untuk menghentikan bantuan finansial Negeri Paman Sam untuk Palestina, yang dimaksud sebelumnya digunakan untuk menyokong kegiatan kemanusiaan lalu pembangunan.
Kebijakan ini memperburuk kondisi dunia usaha dan juga sosial dalam wilayah Palestina, meningkatkan ketegangan serta penderitaan rakyat Palestina.
Ketiga kebijakan yang dimaksud memunculkan pertanyaan serius tentang komitmen Amerika Serikat terhadap proses perdamaian Timur Tengah kemudian hak-hak rakyat Palestina.
