Dibayangi Ancaman Perang Dagang Baru, Biden serta Xi Jinping Berjumpa

JAKARTA – Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden kemudian Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan menjadi tatap muka terakhir selama masa jabatan Biden. Sementara, Beijing bersiap menghadapi kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump pada Washington.
Kedua pemimpin ini hadir di rapat para kepala negara kelompok Kerjasama Kondisi Keuangan Asia Pasifik (APEC) di area Lima, Peru, yang mana dimulai pada hari hari terakhir pekan (15/11). Pertemuan hari Hari Sabtu (16/11) menjadi rapat ketiga kalinya bagi keduanya bertemu secara secara langsung sejak Biden menjabat.
Hubungan antara China lalu AS, negara adidaya paling penting di tempat dunia terus memburuk selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, ketika ia memulai peperangan dagang dengan Beijing. Namun, hubungan menjadi semakin tegang di empat tahun terakhir pemerintahan Biden dengan berbagai permasalahan mulai dari konflik dagang hingga TikTok.
Pada 2023, Meksiko mengambil alih sikap China sebagai mitra dagang terbesar Amerika Serikat untuk pertama kalinya di 20 tahun terakhir seiring memburuknya hubungan ekonomi. Meski begitu, Biden tetap saja berupaya mempertahankan hubungan stabil dengan Beijing.
Melansir dari Aljazeera, penasihat Keselamatan Nasional Negeri Paman Sam Jake Sullivan mengatakan, mendekati konferensi di dalam Lima, Peru, Xi kemudian Biden akan mendiskusikan transisi Gedung Putih juga perlunya sikap tenang dari kedua belah pihak di periode tersebut.
Dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tahun ini, Trump telah lama mengancam akan memberlakukan tarif 60% untuk semua impor China ke AS. Berikut pandangan bagaimana hubungan AS-China terus memburuk di tempat bawah kepemimpinan Biden serta apa yang tersebut akan terjadi di dalam bawah kepemimpinan Trump 2.0 .
Trump, pada masa pemerintahan pertama, memulai peperangan dagang dengan China pasca menyalahkan Beijing menghadapi praktik-praktik perdagangan yang mana dianggap tidak ada adil, menurutnya berkontribusi pada defisit perdagangan yang digunakan besar lalu menguntungkan China. Praktik-praktik tersebut, menurut AS, termasuk kerja paksa, pencurian kekayaan intelektual, lalu nilai rendah yang digunakan tiada adil yang digunakan merugikan produsen AS. China pun sudah pernah lama membantah tuduhan-tuduhan ini.
Sejak Januari 2018, pemerintahan Trump memberlakukan tarif yang dimaksud lebih tinggi tinggi untuk impor China dengan tarif antara 10-25% pada bawah Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Beijing menuduh Washington melakukan proteksionisme nasionalis serta membalas dengan tarif yang mana tambahan tinggi pada impor AS.
Namun, mendekati akhir masa jabatan pertama Trump, kedua negara menyetujui sebuah kesepakatan yang tersebut akan menciptakan Washington menurunkan tarif pada beberapa barang. Sebagai gantinya, China berikrar untuk meningkatkan hak kekayaan intelektual dan juga juga membeli tambahan barang Negeri Paman Sam senilai USD200 miliar dalam menghadapi level tahun 2017 pada akhir 2021.






