JAKARTA – Indonesia telah dilakukan resmi bergabung dengan kelompok negara-negara berprogres BRICS , sebuah langkah yang digunakan dilihat sebagai strategi tambahan luas untuk meningkatkan kolaborasi dalam antara negara-negara berprogres serta mengimbangi dominasi Barat.
Pengumuman ini disampaikan oleh Brasil sebagai ketua BRICS pada waktu ini, pada Hari Senin (6/1), dan juga Ibukota mengukuhkan keanggotaannya pada Selasa (7/1). Negara-negara pendiri BRICS, yang mana terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, juga Afrika Selatan terus memperluas pengaruhnya pada kancah global.
Kementerian Luar Negeri Indonesia memuji keanggotaan ini sebagai sebuah langkah strategis untuk membina kerja serupa dengan negara-negara mengalami perkembangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati lalu pembangunan berkelanjutan. Kemenlu RI juga menyampaikan rasa terima kasih untuk Rusia sebagai ketua BRICS tahun lalu, melawan dukungannya pada memfasilitasi keanggotaan Indonesia.
Komitmen terhadap Reformasi Global
Kementerian Luar Negeri Brasil menegaskan bahwa Indonesia miliki visi yang digunakan serupa dengan blok yang disebutkan pada mereformasi institusi pemerintahan global kemudian memajukan kerja identik dalam negara-negara belahan selatan. Permohonan keanggotaan Indonesia sudah disetujui pada KTT Johannesburg 2023.
Kelompok ini, yang awalnya dinamai “BRIC” oleh pribadi ekonom Goldman Sachs pada tahun 2001, secara resmi terbentuk pada 2009, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun berikutnya. Ekspansi baru-baru ini sudah mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, juga UEA, yang dimaksud menyoroti daya tarik blok ini yang semakin meningkat di area antara negara-negara berkembang.
Mendorong Dedolarisasi
BRICS semakin memposisikan dirinya sebagai alternatif dari kerangka kerja dunia usaha Barat, dengan fokus untuk menghurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat di perdagangan internasional.
Proposal untuk mata uang bersatu sudah mendapatkan daya tarik di area antara para anggota, dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva berikrar untuk memajukan mekanisme pembayaran, yang digunakan memfasilitasi perdagangan intra-BRICS selama masa kepresidenannya.
Langkah ini sudah pernah menuai kritik tajam dari negara-negara Barat, dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif yang digunakan tinggi terhadap negara-negara BRICS apabila dia meninggalkan dolar di operasi perdagangan.
Dalam Kongres Level Tinggi (KTT) BRICS 2024 pada Rusia semakin menunjukkan ambisi aliansi ini meninggalkan dolar AS. Kehadiran Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam KTT yang dimaksud menandakan kehendak Indonesia di upaya itu.
KTT di tempat Kazan pada 22-24 Oktober 2024 itu menyepakati Deklarasi Kazan. “Kami menugasi para Menteri Keuangan juga Gubernur Bank Sentral untuk terus memmpertimbangkan penerbitan mata uang lokal, perangkat pembayaran kemudian pembayaran,” demikian tercantum pada pemberitahuan itu.
