Ibukota Indonesia – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang tersebut dijalankan di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih banyak fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan keadaan dalam lapangan agar tak menghambat daya saing lapangan usaha nasional di berada dalam persaingan global yang digunakan semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah bisa jadi kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo ke hadapan para pelaku bisnis serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar memperkuat perkembangan sektor pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi unsur baku, tenaga kerja, kemudian rute produksi dari di negeri yang digunakan pada sebuah barang atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang dimaksud terlibat pada pembuatan hasil tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang lalu jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan bidang pada negeri agar tambahan kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang tersebut harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kriteria Bobot Manfaat Organisasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang kemudian jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan berbagai manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih besar sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, kemudian meningkatkan daya saing hasil lokal. Pengaplikasian barang pada negeri tidak belaka masalah kepentingan ekonomi, tapi juga mengenai memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang tersebut disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri tidak semata masalah bilangan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tak hanya sekali menggerakkan lapangan usaha untuk memenuhi target bilangan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi lingkungan bidang lokal agar meningkat juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
