Dukung Pembangunan yang tersebut Inklusif, Kemenko PMK Gelar Latihan Pemberdayaan Perempuan
JAKARTA – Kemenko PMK bersatu TNP2K mengatur pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan di penyelenggaraan desa. Pembinaan yang dimaksud merupakan bagian dari Proyek Perkuatan Pemerintahan kemudian Pembangunan Desa (P3PD).
Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan juga Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang dimaksud diselenggarakan di tempat DKI Jakarta pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam desa.
Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 pada delapan kabupaten, di dalam antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, lalu Minahasa Utara.
Lokasi-lokasi yang dimaksud dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi pada P3PD, penerima inisiatif pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Skala Desa Membangun (IDM), juga isu pemberdayaan perempuan.
“Kami akan mengoleksi informasi terkait kebijakan atau acara pemberdayaan perempuan, tantangan, serta strategi implementasinya, peran pemerintah tempat lalu desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk membantu pemberdayaan perempuan di dalam tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).
Monalisa menambahkan, data yang mana dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau kegiatan yang dimaksud lebih tinggi tajam dan juga relevan di dalam tingkat desa.
“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD di dalam Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 di tempat Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang dimaksud melibatkan Kemenko PMK lalu Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.
Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan juga Manajemen Pascabencana Merry Efriana, juga perwakilan dari Kementerian Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal, dan juga Kementerian Dalam Negeri.
Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian juga lembaga ini dapat menguatkan upaya pemberdayaan perempuan di area desa-desa seluruh Indonesia, memperkuat perkembangan yang tersebut inklusif juga berkeadilan gender.
