Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, hari terakhir pekan 27 Desember 2024 Saat 21.30 Waktu Indonesia Barat di area SINDOnews TV
JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Angka ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen telah ditandatangani lebih banyak dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan terlibat mengerek nilai barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani menyatakan barang-barang keinginan pokok bukan kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang tersebut dianggap premium masih tetap memperlihatkan berjalan.
Ditambah institusi belajar serta kebugaran juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar sektor ekonomi menilai penerapan PPN menjadi 12 persen dalam sedang lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi pada waktu ini juga berada dalam terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai bidang Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, apabila tiada ingin daya beli publik juga pertumbuhan dunia usaha makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah telah terjadi memperhitungkan dengan matang rencana lalu dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, pertumbuhan perekonomian akan masih terjaga dengan berbagai insentif yang disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu perihal PPN 12 persen dan juga kemungkinan mampu ditunda atau tidak, eksklusif di dalam One On One Sindonews TV, Hari Jumat 27 Desember 2024, Saat 21.30 WIB.
