JAKARTA – Menteri Energi serta Informan Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah telah lama menyepakati 21 proyek proses pengolahan lebih lanjut tahap pertama dengan total pembangunan ekonomi mencapai USD40 miliar atau setara Rp652,5 triliun (dengan kurs Rp16.314 per USD).
Bahlil mengatakan bahwa proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis, termasuk minyak juga gas, pertambangan, pertanian, hingga kelautan.
“Kami sudah memutuskan tahap pertama pengembangan lebih lanjut yang dimaksud ditargetkan kurang lebih tinggi sekitar USD618 miliar, untuk dalam tahun 2025 yang tersebut tadi kami paparkan kurang lebih besar sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang tersebut total investasinya kurang lebih banyak sekitar USD40 miliar. Tadi kita sudah ada melakukan pembahasan secara detail termasuk pada dalamnya adalah nama-nama proyek penanaman modal apa semata yang tersebut akan kita lakukan,” kata Bahlil di area Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Hari Senin (3/3/2025).
Salah satu proyek utama adalah perkembangan _storage_ proyek minyak di area Pulau Nipah guna meningkatkan ketahanan energi nasional. Penyimpanan minyak ini ditargetkan dapat memenuhi permintaan nasional selama 30 hari sesuai dengan amanat Peraturan Presiden.
Selain itu, pemerintah juga akan merancang _refinery_ berkapasitas 500 ribu barel per hari yang tersebut akan menjadi salah satu infrastruktur pengolahan minyak terbesar pada Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk meyakinkan pasokan energi di negeri lebih lanjut stabil kemudian mengempiskan ketergantungan impor.
Di sektor gasifikasi batu bara, pemerintah memiliki target pengembangan produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG. Menurut Bahlil, proyek DME kali ini akan dijalankan dengan pendekatan berbeda, yakni mengandalkan sumber daya di negeri tanpa ketergantungan pada penanam modal asing.
“Sekarang kita tidak ada butuh pemodal negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden dengan memanfaatkan _resource_ di negeri. Yang kita butuh dia adalah teknologinya, yang mana kita butuh uangnya capex-nya semua dari pemerintah lalu dari swasta nasional, kemudian material bakunya dari kita, juga off taker-nya pun dari kita,” kata Bahlil.
Bahlil menyebutkan bahwa proyek DME akan dikembangkan secara paralel di dalam Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, lalu Kalimantan Selatan. Selain DME, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah di area sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, lalu bauksit hingga menjadi alumina. Bidang perikanan, pertanian, lalu kehutanan pun turut menjadi bagian dari prioritas hilirisasi.
Presiden Prabowo bahkan sudah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas proses pengolahan lebih lanjut nasional, mencakup mineral, minyak kemudian gas, perikanan, pertanian, perkebunan, juga kehutanan. Selain meningkatkan kekuatan ketahanan energi serta lapangan usaha nasional, proses pengolahan lebih lanjut ini juga diproyeksikan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi publik Indonesia.
“Pasti ini akan menciptakan sejumlah lapangan pekerjaan. Cukup berbagai angka-angkanya nanti kita akan umumkan pada kesempatan yang mana lain, tetapi yang dimaksud jelas kita blending antara padat karya dan juga padat teknologi. Yang jelas, tujuan penanaman modal itu kan di rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang tersebut berkualitas, menciptakan nilai tambah juga meningkatkan pendapatan negara dan juga peningkatan perekonomian nasional kita,” kata Bahlil.
