JAKARTA – Kementerian Perumahan juga Kawasan Permukiman ( PKP ) memiliki target kuota rumah subsidi mulai tahun 2025 naik dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 800.000 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penambahan kuota rumah subdisi ini di rangka memacu daya beli penduduk berhadapan dengan hunian yang mana layak, sekaligus menyokong capaian kegiatan 3 jt rumah pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kami memiliki target rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000 unit. Selain itu juga menggerakkan pendanaan KPR FLPP dan juga SBUM juga inovasi proporsi APBN lalu Bank yang dimaksud sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak sejumlah rakyat untuk mengakses rumah subsidi,” ujar Menteri Ara pada keterangan resmi, Hari Sabtu (16/11/2024).
Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan menggerakkan skema pembiayaan perumahan yang dimaksud mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sebagian bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target serta jumlah keseluruhan rumah bersubsidi sanggup lebih tinggi tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Guna membantu peningkatan kuota rumah subdisi ini, dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan dibutuhkan. Karena itu, Menteri PKP memohonkan tambahan anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sebesar Rp48,8 triliun.
“Saat ini jumlah keseluruhan anggaran yang tersebut tersedia untuk 2025 semata-mata Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan keinginan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada keinginan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu di penganggaran Kementerian PKP,” kata Ara.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai acara perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan dikarenakan sektor properti dapat membuka keran pembangunan ekonomi sekaligus mengupayakan berjalannya sektor bidang lalu membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk luas.
“Kami memberikan dukungan terhadap Proyek Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih banyak lanjut mengenai permintaan anggaran yang digunakan diperlukan,” tambah Wamenkeu.
