JAKARTA – Menteri Daya juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera mempercepat proses Perencanaan Penguraian Lapangan Migas atau Plant of Development (PoD) di dalam Wilayah Kerja (WK) masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak siap jual (lifting) dalam Indonesia.
Demikian diungkapkan Bahlil lantaran berdasarkan catatannya, terdapat 301 wilayah yang dimaksud sudah ada dieksplorasi, namun belum miliki plan of development (PoD). Baca Juga: Bahlil Ramal Target Lifting Minyak 600 Ribu BOEPD Tak Capai Target
“Kita akan memaksa untuk PoD. Kalau sampai dengan waktu yang tersebut ditentukan, merekan juga masih banyak alasan, maka tak menghentikan kemungkinan untuk kita melakukan tinjau. Dan, bisa-bisa kalau memang benar mereka bukan punya keseriusan, kita tawarkan terhadap pemodal lain,” tegas Bahlil pada Rapat Kerja (Raker) bersatu Komisi XII dalam Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Ia mencontohkan, salah satunya Blok Masela yang mana ketika ini memang sebenarnya telah mulai proses tender. “Itu kalau seandainya mereka lambat telah ada pembangunan ekonomi yang digunakan mau masuk kemungkinan besar dapat kita gandengkan dengan mereka,” pungkas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyoroti penyelenggaraan teknologi untuk meningkatkan lifting minyak. Ia merujuk pada keberhasilan produksi minyak bumi yang digunakan digarap ExxonMobil.
“Informasi bagus adalah untuk ExxonMobile yang tadinya cuma diperkirakan kurang lebih besar sekitar 100.000 barrel per day. Kemudian kami masuk di dalam bulan Agustus itu sudah ada mencapai 140.000 barrel per day. Hari ini beliau sudah ada mencapai 163.000 barrel per day dikarenakan ia intervensi pakai teknologi dengan tata kelola yang dimaksud baik,” tuturnya.
“Mungkin model ini salah satu alternatif yang tersebut akan kita pakai untuk menyokong KKKS lain di rangka menyokong untuk meningkatkan produktivitasnya,” pungkas Bahlil.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa peningkatan lifting ini merupakan salah satu mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk dirinya. Hal itu lantaran produksi minyak pada waktu ini hanya saja 600 ribu barel per hari. Padahal konsumsinya mencapai 1,6 jt barel per hari sehingga Indonesia terpaksa mengimpor 1 jt barel per hari.
“Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua kemungkinan yang digunakan kita miliki untuk meningkatkan lifting agar mengempiskan impor. Itu perintahnya,” ungkapnya.
Bahlil menambahkan, sejalan dengan upaya meningkatkan lifting tersebut, Prabowo juga memohonkan dirinya untuk inventarisasi aturan, khususnya Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen) dan juga juga Peraturan eksekutif (PP). Hal itu diadakan guna memangkas aturan-aturan yang menghambat percepatan lifting migas.
“Maka ini segera kita lakukan penyesuaian, teristimewa untuk Permen, Kepmen, PP, supaya kita mengupayakan untuk bisa jadi terjadi peningkatan lifting,” jelasnya.
