JAKARTA – Industri petrokimia mempunyai peran penting di menopang sektor hulu manufaktur Indonesia. sebabnya komoditas kimia yang dimaksud dihasilkan dapat diolah berbagai industri, seperti plastik, tekstil, farmasi, kosmetik, kemudian obat-obatan. Namun kalangan pelaku bidang usaha menilai ada berbagai hal yang mana menjadi pekerjaan rumah lapangan usaha ini.
Ketua Komisi Tetap Industri Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Achmad Widjaja, menyatakan peran swasta penting pada pengembangan lapangan usaha hulu namun sulit bergerak akibat terlalu berbagai kebijakan yang tidaklah mendukung. Contohnya penanaman modal dari luar seperti Lotte Group yang tersebut memerlukan waktu panjang sebelum akhirnya masuk ke pada negeri.
“Seperti Lotte kan sampai makan waktu berapa tahun itu. Hal ini menjadi koreksi pemerintah,” kata Achmad, dikutipkan Hari Sabtu (21/12/2024).
Demi menarik pemodal lain untuk dapat masuk ke pangsa pada negeri, maka pemerintah harus dapat memberikan paket kebijakan yang menarik, diantaranya dengan tax holiday panjang mengingat sektor petrokimia memerlukan penanaman modal yang digunakan besar. oleh karena itu untuk mendirikan pabriknya belaka memerlukan waktu minimal 3 tahun.
“Nah itu harus dibebasin pajak lah yang paling penting. Penanaman Modal tax holiday-nya 20 tahun. Kalau nggak kan nggak bisa jadi orang investasi. 20 tahun minimum seperti di tempat Vietnam. Kita kalah mirip Vietnam sebanding Tanah Melayu akibat memang benar merek kasih minimum 20 tahun. Petrochemical kan sekali pembangunan ekonomi umpamanya USD20 miliar gitu lho,” kata dia.
Investasi dari sektor petrokimia bisa saja menghasilkan RI menatap pertumbuhan sektor ekonomi 8% sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemerintah perlu menciptakan iklim pembangunan ekonomi yang kondusif agar lapangan usaha dapat semakin ekspansif.
“Untuk mencapai 8% langkah cuma satu. 5% itu kan telah diberikan secara cuma-cuma sejak covid tidaklah pernah turun, yaitu partisipasi sektor primer, tambang dan juga lain-lain. 3% itu pemerintah cukup menjaga iklim pengolahan industri. Untuk menjaga iklim perekonomian yang tersebut menuju 8%, 3% itu sektor sekunder menjadi partisipasi dari industrialisasi pengolahan. Untuk itu jangan terlalu sejumlah mengeluarkan peraturan-peraturan baru atau Kepmen-Kepmen atau kebijakan baru,” sebut dia.
Ia juga menilai lapangan usaha petrokimia RI bergantung pada kondisi minyak dan juga gas bumi sebagai substansi baku utama. Untuk menjalankan arah lapangan usaha yang lebih banyak terukur, maka peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina juga sangatlah penting, utamanya di mengatur bidang di tempat sisi hulu demi menjalankan Refinery Development Master Plan (RDMP).
“Sejak demokrasi, belum pernah ada BUMN-BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan penyertaan modal di negeri dengan full hulunya, teristimewa di area Pertamina. Integrated plan-nya yang tersebut disebut RDMP kan. RDMP itu tidak ada berjalan, kilang tak jalan, semuanya nggak jalan. BUMN-BUMN itu sanggup ditugaskan, seperti contoh Pertamina, ditugaskan total untuk menjadi bagian daripada penyertaan pemerintah melakukan revolusi bidang di dalam pada hulu,” kata dia.
