JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik serta Security (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah di area Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi di tempat sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang dimaksud sanggup diterapkan dalam Indonesia.
Hal yang disebutkan disampaikan BG ketika memberikan sambutan pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di dalam Gedung Merah Putih KPK, Mulai Pekan (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang tersebut telah lama terbukti mampu di dalam pada melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh di area Finlandia, menggunakan big data analytics di area di melakukan deteksi pola korupsi yang dimaksud kerap digunakan, sehingga dapat dijalankan policy review untuk melakukan penutupan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat metamorfosis digital pada reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mengurangi juga memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, juga akuntabilitas pada penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga dilaksanakan di pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan lebih banyak mudah. “Pengawasan pemakaian anggaran akan lebih banyak mudah serta menurunkan kemungkinan terjadinya manipulasi,” ucapnya.
