Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Pertemuan Kebangsaan: TNI AL berhadapan dengan Perintah Presiden
TANGERANG – Ketua Pertemuan Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan serta Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu bukan buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono bukan berdasar kemudian mencederai semangat pengabdian TNI AL yang digunakan selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut lalu publik nelayan.
“Tindakan TNI AL sama-sama publik nelayan dijalankan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto lalu sesuai dengan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso terhadap wartawan, Akhir Pekan (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak rakyat nelayan. “Mereka (TNI AL) belaka menjalankan tugas negara, bukanlah bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara pada laut, mengatur operasi militer untuk menghadapi ancaman, dan juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian kemudian penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan berpartisipasi pada patroli keamanan laut guna mengurangi berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, serta terorisme.
“Pembongkaran pagar laut pada Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL di melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang tersebut dijalankan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden kemudian menjadi wujud pengamalan tugas mereka itu untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony menyalahkan keras Menteri Trenggono yang digunakan dianggap tidaklah memahami tugas dan juga fungsi TNI AL juga menimbulkan pernyataan yang mana mengakibatkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana serta memahami tempat dan juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini hanya saja akan memicu polemik serta melemah sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan juga Perikanan yang dimaksud dinilai kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial dan juga menimbulkan gaduh.
