JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Tenaga serta Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di pertemuan di dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang disebutkan mengkaji terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Daya juga Informan Daya Mineral (ESDM) melarang transaksi jual beli sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami menghadapi arahan bapak presiden adalah menegaskan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua di tempat tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang digunakan menjadi keinginan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar tambahan tepat sasaran lalu tidaklah lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang mana main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari atlet ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya akibat skema yang dimaksud ada pada waktu ini telah berlangsung selama lebih besar dari 20 tahun tanpa inovasi signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan penduduk yang tersebut berhak.
“Diharapkan penduduk mendapatkan nilai tukar dengan yang dimaksud semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada pada tingkat sampai tingkat penduduk itu, dibeli sampai biaya Rp25.000 per tabung. Tidak semata-mata itu, ada juga yang tersebut mengoplos. Ini adalah kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus dijalankan agar tidak ada terjadi pemborosan anggaran kemudian kebocoran dalam tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah dilakukan mengubah sistem distribusi LPG di tempat tingkat pengecer dengan meninggikan status dia menjadi sub pangkalan yang lebih besar mudah diawasi.
