JAKARTA – Poltracking Indonesia memilih independen demi mempertahankan integritas dan juga responsibilitas kejujuran lembaga survei pada mengambil data. Keputusan berani Poltracking Indonesia untuk pergi dari dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menunjukkan komitmen terhadap integritas menjaga kualitas data.
“Poltracking Indonesia pada 2014 diajak bergabung ke Persepi oleh sebab itu pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking Indonesia meninggalkan dari Persepi juga sebab pertaruhan integritas,” kata Direktur Poltracking Indonesia Indonesia Masduri Amrawi di keterangan pers di tempat Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Poltracking Indonesia telah terjadi mendirikan reputasi selama 12 tahun. Mereka menolak mengorbankan integritas hanya saja akibat satu survei Pemilihan Kepala Daerah Ibukota dengan proses verifikasi yang mana tiada objektif.
Poltracking Indonesia telah lama membuktikan keakuratannya di berbagai momen penting pemilihan pada Indonesia. Mulai dari pemilihan raya 2014 hingga pemilihan raya 2024, hasil survei juga quick count Poltracking Indonesia terus-menerus menunjukkan presisi tinggi.
“Hasil Quick Count Poltracking Indonesia paling presisi di area antara anggota-anggota Persepi. Termasuk hasil Pilpres 2019, hasil survei belaka selisih 1% lalu quick count selisih 0,52% dengan hasil resmi KPU,” tegasnya.
Keunggulan Poltracking Indonesia tak semata-mata terlihat pada skala nasional. Bahkan pada pemilihan gubernur Bengkulu 2020, quick count Poltracking Indonesia mencapai tingkat akurasi sempurna dengan selisih 0% dari hasil resmi.
Poltracking Indonesia sangat ketat pada proses sampling. Poltracking Indonesia Imempertahankan Primary Sampling Unit (PSU) awal juga semata-mata melakukan penggantian apabila benar-benar diperlukan, demi menjaga kualitas data.
Keputusan Poltracking Indonesia meninggalkan dari Persepi demi mempertahankan integritas lembaga survei agar berani untuk tak diintervensi juga jujur di melaksanakan proses pengambilan data. Potracking berjanji menghadirkan survei berkualitas tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk publik Indonesia.
