DKI Jakarta – Menjadi menteri pada Nusantara adalah pencapaian besar di karier profesional maupun urusan politik akibat memegang jabatan masyarakat yang mana signifikan dalam pemerintahan.
Menteri bertanggung jawab besar pada menjalankan fungsi kemudian tugas pemerintahan, juga membantu presiden di mewujudkan visi dan juga misi penyelenggaraan nasional.
Di Indonesia, menteri membantu dan juga bertanggung jawab dengan segera untuk kepala pemerintahan, yakni presiden pada melaksanakan dan juga menjalankan tugasnya.
Hal itu dijelaskan di Peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang mana mengkaji terkait Kementerian Negara, pada pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa menteri negara yang tersebut selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden yang mengatur kementerian.
Secara umum, kementerian bertugas untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu demi menggalang presiden agar dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Setiap kementerian memiliki kedudukan dalam Ibu Perkotaan Negara Indonesia, di mana setiap-tiap menteri menangani tempat kemudian urusan tertentu pada sektor pemerintahan. Pelaksanaan tugas yang dimaksud diberikan direalisasikan ke bawah pengawasan kemudian sesuai pada bidang masing – masing yang digunakan ditangani.
Dalam pemilihannya untuk menjadi menteri pada Indonesia, tentu miliki prasyarat serta larangan tertentu yang digunakan harus dipenuhi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.
Berikut adalah persyaratan lalu larangan berubah menjadi menteri dalam Indonesia:
Persyaratan menjadi menteri
Dalam pasal 22 ayat (1) dan juga (2) menyebutkan bahwa menteri diangkat oleh presiden, kemudian untuk dapat diangkat bermetamorfosis menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
1. Warga negara Indonesia.
2. Bertakwa untuk Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia terhadap pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Tanah Air Tahun 1945 kemudian cita-cita proklamasi kemerdekaan.
4. Baik jasmani dan juga rohani.
5. Memiliki integritas serta kepribadian yang dimaksud baik.
6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah pernah memperoleh kekuatan hukum kekal lantaran melakukan perbuatan pidana yang tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Larangan berubah menjadi menteri
Pada pasal 23 menjelaskan beragam macam larangan yang berisikan tentang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
1. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.
3. Pimpinan organisasi yang mana dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Belanja Daerah.
Artikel ini disadur dari Syarat dan larangan untuk menjadi menteri di Indonesia
