JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk terlibat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, peluncuran pupuk menjadi penting di membantu produksi, dan juga memacu produktivitas vegetasi pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras juga pertambahan jumlah keseluruhan penduduk. Berdasarkan data yang tersebut dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan keinginan beras mencapai 37,9 jt ton dengan jumlah total penduduk 324 jt orang. Saat ini, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia sebesar 282 jt dengan keperluan beras sekitar 30,9 jt ton.Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.
Menurut dia, perusahaan pada lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 jt ton. Pada pada waktu yang tersebut bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan banyak strategi untuk melakukan konfirmasi ketersediaan lalu keterjangkauan pupuk untuk petani.
Dalam meyakinkan mengenai ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia telah lama menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk pelaksanaan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan juga sikap stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan serta menjadi perubahan dari Pupuk Indonesia untuk meyakinkan ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad pada Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada pembukaan Lumbung Pangan untuk Kemandirian, dikutipkan Hari Jumat (11/10/2024).
Sementara, mengenai kesulitan keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya biaya pupuk akan segera berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan tarif pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen lalu 14 persen pupuk NPK.Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk yang dimaksud akan datang berdampak ke penurunan produktivitas tumbuhan pangan hingga 0,5 ton per hektar, dan juga penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 jt per hektar.
“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita selalu menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia mampu memproduksi pupuk dengan lebih banyak efisien, dengan lebih besar kompetitif,” ujarnya.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi penyelenggaraan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, juga meminimalisir regulatory cost.
Rahmad menambahkan keterjangkauan biaya pupuk tergantung pula pada nilai material baku khususnya gas. Dalam hal ini, ia memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang dimaksud sudah pernah menerapkan biaya gas hemat USD6 per MMBTU.
Di menghadapi itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tidaklah sanggup belaka dari peran satu institusi. Dia menggalakkan setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja identik demi mewujudkan hal tersebut.”Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tidaklah sanggup satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” kata dia.
