JAKARTA – Menteri Energi juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan perihal polemik distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang dimaksud banyak dibahas selama sepekan terakhir. Bahlil menegaskan harus mengambil kebijakan agar pengecer dijadikan sub pangkalan sebab mengawasi kerugian yang mana besar dari gas melon yang mana telah lama disubsidi negara.
“Perintah Presiden Prabowo ke semua orang dalam kabinet adalah menegaskan uang negara satu sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Bahlil pada pernyataannya di area media disitir Hari Sabtu (8/2/2025).
Bahlil menjelaskan negara selama ini telah terjadi mensubsidi tiga permintaan energi untuk rakyat Indonesia, pada antaranya BBM, listrik, lalu LPG. Untuk gas LPG sendiri, di satu tahun negara mensubsidi hingga Rp87 triliun. Saat awal menjabat sebagai menteri, ia mendapat banyak laporan dari aparat penegak hukum lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa acara subsidi ini rentan terjadi kerugian jikalau tidak ada dilaksanakan penataan distribusi juga biaya yang digunakan lebih besar jelas.
Dia menjelaskan, dengen subsidi yang dimaksud diberikan oleh negara sebesar Rp36.000, nilai gas melon per tabung itu menjadi Rp12.000. Dengan harga jual awal tersebut, Pertamina menyebabkan gas melon ke agen dengan tarif Rp12.750.
Selanjutnya, kata Bahlil, dari agen ke pangkalan, biaya per tabung seharusnya maksimal belaka Rp15.000. Selama ini, pemerintah mampu memantau secara langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan sebab memang sebenarnya terlacak oleh aplikasi, yang artinya sudah ada tertata dengan baik oleh sistem.
“Nah, dari pangkalan ke pengecer ini yang dimaksud enggak ada sistem, enggak ada program yang digunakan sanggup memantau. Yang terjadi, seharusnya rakyat maksimal membeli satu tabung seharga Rp18.000 sampai Rp19.000. Tapi fakta di tempat lapangan, ada yang tersebut beli sampai Rp25.000 atau Rp30.000,” kata Bahlil.
Menurut beliau ada tiga titik celah di tempat mana oknum sanggup melakukan cawe-cawe permainan gas LPG, salah satunya dengan penentuan nilai dari pangkalan ke pengecer yang mana tidak ada terpantau.
“Jika kita asumsikan loss-nya total ada 25-30 persen dari Rp87 triliun, itu identik dengan Rp25-Rp26 triliun. Bayangkan. Inilah, di rangka implementasi apa yang digunakan diarahkan oleh Presiden Prabowo, memverifikasi yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran. Itu niatnya,” tambah Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer mampu diubah menjadi pangkalan agar warga bisa jadi mendapatkan biaya yang tersebut sesuai ketika membeli secara langsung pada pangkalan. Saat meneken aturan itu, Bahlil menyatakan bahwa pelarangan diadakan untuk mengurangi permainan biaya di area level pengecer.
Kebijakan yang dimaksud kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan. Bahlil mengumumkan bahwa seluruh pengecer LPG 3 kg di tempat Indonesia sebanyak 375.000 akan dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk melakukan konfirmasi distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran juga nilai tukar tetap saja terjangkau.
