JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah pernah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa persoalan hukum suap. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) melakukan konfirmasi Hasto masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
“Sampai ketika ini masih menjabat sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDI-Perjuangan, Said Abdullah ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (24/12/2024).
Said meyakinkan Hasto hari ini masih menjalankan tugas-tugas hariannya sebagai Sekjen Partai. Menurutnya, PDIP memiliki mekanisme tersendiri untuk menentukan jabatan seseorang pada internal partai.
“Kewenangan memberhentikan atau tak memberhentikan pengurus DPP ada tangan Ibu Ketua Umum sebagai mandataris Kongres Partai,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kemudian advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai dituduh tindakan hukum suap terhadap Wahyu Setiawan Anggota KPU periode 2017-2022.
Hasto serta Donny bersama-sama Harun Masiku diduga melakukan pemberian sesuatu hadiah atau janji terhadap Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024.
Atas perbuatannya, Hasto lalu Donny dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan langkah pidana korupsi sebagaimana telah lama dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pembaharuan menghadapi UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan langkah pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Selain suap, Hasto juga dijerat sebagai terdakwa oleh sebab itu diduga dengan sengaja menghindari merintangi, atau menggagalkan secara segera atau tak secara langsung penyidikan perkara Harun Masiku.
Setyo menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan pegawainya agar Harun Masiku merendam handphonenya kemudian melarikan diri.
