JAKARTA – Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok dunia usaha BRICS , sebuah kelompok kegiatan ekonomi negera tumbuh terdepan yang mana memegang peranan penting di perekonomian global yang tersebut anggota utamanya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, serta Afrika Selatan.
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan berbagai faedah bagi Indonesia pada bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga diplomasi internasional.
Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares menjelaskan, berbagai kegunaan sekaligus tantangan yang tersebut dapat diraih Indonesia dari keanggotaan ini, khususnya di bidang dunia usaha dan juga geopolitik. Menurutnya, BRICS menawarkan kesempatan besar untuk menguatkan perdagangan dan juga lingkungan ekonomi Indonesia.
“Saat ini, 62% dari total produksi kelapa sawit Indonesia diimpor oleh negara-negara anggota BRICS. Dengan populasi BRICS yang dimaksud mencapai 45% populasi dunia, sekitar 900 jt orang, keanggotaan ini memberikan akses pangsa yang mana besar dan juga memperlancar perdagangan di area antara anggotanya,” tutur Jose pada diskusi umum bertajuk “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang dijalankan Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) di area Jakarta.
Jose juga menyoroti kekuatan perekonomian BRICS yang tersebut mencapai 35% dari Barang Domestik Bruto (GDP) dunia berdasarkan purchasing power parity (daya beli masyarakat), lebih besar tinggi dibandingkan G7 yang mana hanya saja 30%. Meski demikian, beliau mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi tantangan perekonomian global yang mana pada waktu ini lesu.
Dalam konteks geopolitik, Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara BRICS dan juga Organisasi untuk Kerja Sama kemudian Pembangunan Kondisi Keuangan (OECD), yang dimaksud didominasi negara-negara Barat. Indonesia telah terjadi melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan yang disebutkan belum disetujui.
Dengan urusan politik luar negeri yang digunakan bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa faedah dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah sikap politiknya. “Jembatan ini efektif lantaran tempat urusan politik luar negeri kita yang dimaksud bebas aktif,” ujar Jose.
Sementara, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito, memperkuat langkah Indonesia bergabung ke BRICS. Dia mengumumkan New Development Bank (NDB), bank pembangunan milik BRICS—sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek pengerjaan Indonesia.
“Dana NDB dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berisiko tinggi yang tersebut sulit menarik minat penanam modal swasta, seperti proyek energi geotermal. Kata kuncinya adalah bankable. Dengan pendanaan ini, proyek-proyek kita yang digunakan berisiko tinggi dapat direstrukturisasi agar lebih banyak menarik bagi investor,” pungkasnya.
