Badung, Bali – Tanah Air melalui Kementerian Kelautan dan juga Perikanan (KKP) sama-sama Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (UNESCO-IOC) juga the Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission (DG MARE) bersiap mengatur Marine Spatial (MSP) Diskusi ke-6 pada 8-11 Oktober 2024 pada Nusa Dua, Bali.
Pertemuan perencanaan ruang laut internasional pertama dalam Asia ini berubah menjadi wadah diskusi juga berbagi informasi para pemangku kepentingan terkait pengalaman pada perumusan kebijakan dan juga strategi pengelolaan ruang laut yang dimaksud berkelanjutan di dalam bervariasi negara.
“Kita patut berbangga bahwa Tanah Air berubah jadi tempat pertama diselenggarakannya forum ini ke luar Eropa, KKP mewakili Tanah Air akan berbagi informasi lalu pengalaman pengelolaan ruang laut yang dimaksud berkelanjutan dengan Perekonomian Biru,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan kemudian Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo lewat informasi yang tersebut diterima ke Bali, Senin.
MSP Wadah akan dihadiri oleh oleh 115 kontestan dari 51 negara, yang dimaksud terdiri dari beragam unsur juga berasal dari bervariasi benua, mulai dari pemerintah, LSM, hingga pelaku usaha sektor swasta yang mana diharapkan akan berdiskusi lalu menciptakan rekomendasi untuk penguatan perencanaan ruang laut yang terkait tiga pilar tematik yang dimaksud diusung.
Tema yang diusung tahun ini sejalan dengan upaya yang mana dikerjakan KKP pada pengelolaan sumber daya kelautan serta perikanan yang digunakan berkelanjutan, salah satunya dengan penerapan perencanaan tata ruang laut yang baik pada Indonesia.
Tidak hanya sekali mengeluarkan regulasi, perencanaan tata ruang laut yang dimaksud baik di Indonesi juga didukung dengan hadirnya neraca sumber daya laut.
“Pertemuan ini juga akan menjadi turnamen berbagi informasi pengalaman terkait implementasi MSP di level global, seperti implementasi Ocean Big Fakta serta Ocean Accounting,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Khusus Menteri Sektor Tugas Dunia Pers serta Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto menjelaskan, penataan tata ruang laut berubah menjadi salah satu upaya KKP pada pengelolaan ruang laut berkelanjutan sesuai dengan visi KKP yang dinakhodai Menteri Kelautan lalu Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada kegiatan Perekonomian Biru.
“Sesuai dengan visi Bapak Trenggono, implementasi inisiatif Sektor Bisnis Biru di Indonesi berfungsi untuk menyelaraskan aspek ekonomi lalu ekologi. Penataan ruang laut juga penting untuk mempertahankan harmonisasi pada pemanfaatan ruang laut kemudian mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan,” katanya.
Marine Spatial Planning (MSP) Pertemuan merupakan forum internasional berubah menjadi wadah berkumpulnya para praktisi pada mengkaji pengelolaan ruang laut yang mana diselenggarakan sejak tahun 2018. Pelaksanaan MSP Wadah sebelumnya dilaksanakan ke Belgia, Prancis, Vigo, Latvia, juga Barcelona.
Gelaran ini akan mendiskusikan bermacam topik terkait perencanaan tata ruang laut, seperti integrasi lintas sektor pada perencanaan tata ruang laut, mulai dari penerapan pendekatan berbasis ekosistem, hingga keterlibatan pemangku kepentingan di perencanaan tata ruang laut.
Artikel ini disadur dari KKP menghadirkan MSP Forum dukung perencanaan ruang laut tingkat dunia
