JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan eksekutif (PP) terkait tarif minimal gabah kering Rp6.500/kg mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Gerbang Tani menilai langkah yang disebutkan sebagai bentuk keberpihakan Prabowo untuk para petani serta harus dikawal bersama.
“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mana mematok biaya gabah kering petani pada bilangan bulat Rp6.500/kg. Jika kebijakan ini terealisasi akan datang sangat menguntungkan para petani dikarenakan selama ini tarif gabah kering seringkali di dalam bawah biaya produksi sehingga petani kerap merugi,” ujar Ketua Umum Gerbang Tani Idham Arsyad, Hari Jumat (7/2/2025).
Untuk diketahui, pernyataan Presiden Prabowo tentang patokan harga jual gabah kering disampaikan pada waktu sidak ke Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Hari Senin (3/2/2025). Kepala Negara mengadakan telekonferensi bersatu petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, serta Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi kemudian Beras (Perpadi).
Ketua Umum Gerbang Tani Idham Arsyad. Foto/Istimewa
Idham mengungkapkan nilai gabah kerap anjlok pada waktu musim panen raya. Adanya pasokan berlebih, keterbatasan gudang penyimpanan, hingga ketergantungan petani untuk tengkulak menjadi beberapa faktor pemicu. “Situasi ini diperparah dengan tidak ada konsistennya kebijakan pemerintah seperti tetap memperlihatkan melanjutkan impor beras atau kurang sigapnya intervensi pangsa untuk menstabilkan biaya gabah,” katanya.
Posisi lemah petani, kata Idham, mengancam regenarasi profesi ini. Banyak anak muda yang mana ketika ini engan terjun ke dunia pertanian. Situasi ini pada jangka panjang akan mengancam kedaulatan pangan yang digunakan menjadi cita-cita Presiden Prabowo.
“Ini ironis, sebagai negara agraris Indonesia terancam tak mendapatkan pasokan tenaga kerja oleh sebab itu anak muda engan jadi petani akibat terus merugi,” paparnya.
Idham wanti-wanti agar kebijakan Prabowo menetapkan patokan harga jual gabah kering ini dikawal bersama. Dia menuturkan, jangan sampai kebijakan ini diabaikan oleh perusahaan penyedia beras yang mana ingin mengeruk keuntungan berlebih. Selain itu, petani harus meyakinkan jikalau kualitas gabah dia terjaga khususnya terkait isi air.
“Kualitas kadar air maksimal 25% serta kadar hampa maksimal 10%. Apabila kualitas gabah tidaklah memenuhi standar tersebut, maka akan diadakan penyesuaian harga jual sesuai dengan ketentuan yang tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah akan jadi celah bagi pemerintah untuk memainkan harga jual yang ujungnya kembali merugikan petani sendiri,” pungkasnya.
