JAKARTA – Tahun 2024 menjadi salah satu tahun yang mana penuh tantangan serta kesempatan bagi perekonomian Indonesia. Dari kebijakan fiskal, inovasi mekanisme subsidi, hingga implementasi kegiatan strategis, semuanya menggambarkan upaya pemerintah pada menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa orang kebijakan yang tersebut diterapkan pada 2024 diperkirakan memperburuk daya beli rakyat kelas menengah di dalam 2025.
“Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Skor (PPN) menjadi 12%, implementasi skema subsidi berbasis nomor induk kependudukan (NIK), dan juga beban tambahan dari kegiatan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi tekanan baru bagi penduduk kelas menengah,” ujar Ekonom serta Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat melalui keterangan tertulis, Mingguan (29/12/2024).
Selain itu, kenaikan nilai barang keperluan akibat kenaikan harga yang tersebut berlanjut juga menjadi tantangan berat. Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan ini dan juga menjaga stabilitas dunia usaha nasional.
Berikut adalah rangkuman perkembangan dunia usaha penting yang tersebut terjadi sepanjang tahun 2024:
Januari: Awal Tahun dengan UU Harmonisasi Peraturan Pajak
Pemerintah membuka tahun 2024 dengan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, juga menguatkan daya saing investasi. Namun, dampaknya pada kelas menengah mulai terasa di area 2025, dengan beban pajak yang digunakan tambahan terstruktur namun tak secara dengan segera meningkatkan daya beli.
Februari: Pengetatan Subsidi BBM
Pada Februari, pemerintah mulai mengusulkan pembaharuan mekanisme subsidi komponen bakar minyak (BBM). Subsidi yang tersebut sebelumnya berlaku luas akan diubah berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Kebijakan ini bertujuan untuk menegaskan subsidi lebih lanjut tepat sasaran, tetapi pada 2025, beban biaya transportasi bagi kelas menengah yang tersebut tidaklah memenuhi kriteria subsidi diprediksi meningkat.
Maret: Perpanjangan Kontrak Freeport
