JAKARTA – Kritik dan juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Aspek Kesehatan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau memiliki peran penting di perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai tidak semata-mata sebagai vegetasi musiman dengan nilai perekonomian tinggi, tetapi juga memainkan peperangan penting pada sistem ekologi pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, menyampaikan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak segera terhadap daya serap lapangan usaha terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan berjualan tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir perdagangan tembakau kami menurun. Ini adalah menimbulkan kami jadi resah,” katanya, diambil Akhir Pekan (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tak hanya saja membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi menurunkan total tenaga kerja yang terlibat di sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif dikarenakan fokusnya belaka pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi sektor ekonomi bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau pada perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan vegetasi satu musim yang memiliki daya tarik sebab nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan tumbuhan ini sanggup memutus siklus hama seperti kera lalu tikus.
“Tembakau telah dilakukan menjadi bagian dari budaya serta identitas penduduk pedesaan, teristimewa dalam tempat seperti Temanggung, Boyolali, lalu Wonosobo, dalam mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di sedang keterbatasan lahan yang dimaksud tersedia, vegetasi tembakau miliki keunggulan strategis dibandingkan flora lainnya. Hal ini yang tersebut menyebabkan Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih terpencil dari ideal, khususnya dengan minimnya dukungan kebijakan yang tersebut melindungi hak juga kepentingan mereka. Banyak petani yang tersebut merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang mana tidaklah selaras dengan permintaan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga mengambil bagian mengomentari keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada sistem ekologi tembakau nasional yang digunakan melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang digunakan semakin menekan keberlangsungan lapangan usaha tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang tersebut selama ini telah dilakukan berada di situasi yang digunakan rentan.
“Padahal, kebijakan masyarakat itu harusnya melibatkan proteksi bagi semua pelaku di area sistem ekologi tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang digunakan ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih besar berbagai menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya wilayah yang belum memiliki peraturan tempat terkait proteksi petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat juga area pada mengatur sektor tembakau.
“Agar sektor ini tetap saja berkelanjutan lalu dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang dimaksud dapat melindungi sektor tembakau lalu para pekerja di area dalamnya,” tutupnya.
