JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan bergabung mendirikan 3 jt rumah , kegiatan unggulan milik Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, baru tiga perseroan yang tersebut menerima penugasan untuk terlibat pada proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, kemudian Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan materi baku semen melalui metode pengadaan juga distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan penduduk mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk memulai pembangunan model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar dunia usaha sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang mana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun konstruksi 3 jt rumah diyakini tak membebani bidang usaha juga keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas acara pemerintah ini kan kemudian dihadiri oleh dengan adanya PMN. Saya tidak ada mengawasi bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang mana kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter terhadap MNC Portal, Hari Senin (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah sudah pernah menyiapkan pendanaan khusus lalu dialokasikan untuk proyek dalam sektor perumahan. Sehingga, bukanlah menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, beberapa orang BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang mana tidak ada sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, khususnya di tempat BUMN karya.
