Angkie Yudistia Raih Penghargaan Inclusive Women Leaders With Disabilities: Dorong Sektor Bisnis Inklusif untuk Indonesia Emas 2045
JAKARTA – Staf Khusus Presiden RI periode 2019–2024, Angkie Yudistia , kembali menerima penghargaan bergengsi pada kategori “Inclusive Women Leaders With Disabilities” dari Elshinta Award. Penghargaan ini menjadi pencapaian ke-23 di kariernya sebagai pejuang inklusivitas di tempat Indonesia.
Bersamaan dengan penghargaan tersebut, Angkie juga hadir sebagai narasumber di Sarasehan Menuju Indonesia Emas 2045, yang digunakan dilakukan pada Antara Heritage Center, Jakarta, untuk berbagi wawasan tentang peran dunia usaha inklusif di mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Dalam talkshow tersebut, Angkie menegaskan bahwa ekonomi inklusif tidak sekadar kebijakan sosial, tetapi strategi utama perkembangan nasional.
“Ketika semua orang miliki kesempatan yang mana serupa untuk berkembang, maka kesejahteraan bukanlah semata-mata menjadi mimpi, tetapi kenyataan,” ujar Angkie, yang tersebut juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo, di tempat Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Menurutnya, kegiatan ekonomi inklusif harus memverifikasi bahwa kelompok rentan—termasuk penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, kemudian pekerja informal—memiliki akses setara terhadap potensi ekonomi.
“Kelompok rentan tidak sekadar penerima manfaat, tetapi juga pelaku pembangunan. Kita harus menciptakan sistem ekologi yang tersebut memungkinkan merek berdaya dan juga mandiri secara ekonomi,” tambahnya.
Angkie juga menyoroti pentingnya peran generasi muda di mengakselerasi perekonomian inklusif, teristimewa melalui pengembangan juga teknologi.
“Generasi muda memiliki akses luas ke teknologi dan juga informasi yang mana dapat digunakan untuk menciptakan solusi inklusif. Kesadaran sosial yang digunakan tinggi di dalam kalangan merekan membuka kesempatan untuk memulai pembangunan kegiatan ekonomi yang lebih besar berkeadilan,” jelasnya.
Menurut Angkie, untuk menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai kenyataan, kegiatan ekonomi inklusif harus menjadi prioritas nasional.
