Palu – Forum Nasional Mineral Kritis Nusantara (KNMKI) memacu komitmen para pihak, di pengelolaan sektor nikel tambahan adil juga berkelanjutan.
“Kami ingin menciptakan masa depan, tiada hanya sekali menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melindungi hak-hak penduduk lokal dan juga lingkungan,” kata Ketua Panitia KNMKI Linda Rosalina, ke Palu, Sulawesi Tengah, Rabu.
Menurut dia, upaya Indonesia berubah jadi pemain kunci pada rantai pasok nikel global, khususnya pada konteks transisi energi, sudah pernah memicu beragam tantangan sosial lalu lingkungan.
Sebanyak 15 organisasi masyarakat sipil berkumpul pada KNMKI untuk mendiskusikan isu-isu penting terkait sektor nikel di Indonesia. Acara itu mengusung tema, telaah kritis bidang pertambangan juga proses lanjut nikel dengan perspektif keadilan sosial kemudian lingkungan.
Menurut Linda, kegiatan itu bertujuan mengupas dampak sosial, lingkungan, lalu tata kelola lapangan usaha nikel secara komprehensif, khususnya di kaitannya dengan keadilan bagi komunitas lokal.
Direktur Aksi Ekologi juga Emansipasi Rakyat (AEER) Pius Ginting menyoroti pemakaian PLTU batu bara pada bidang nikel, berubah menjadi penyumbang utama pencemaran udara dan juga air dalam Sulawesi.
Dia mengusulkan solusi sebagai pengembangan jaringan transmisi dapat meningkatkan penyelenggaraan energi terbarukan ke kawasan industri.
“Produksi nikel penting diperlambat, untuk sejalan dengan pengembangan energi terbarukan, demi menghurangi dampak lingkungan terhadap warga lokal,” katanya menegaskan.
Artikel ini disadur dari KNMKI dorong komitmen para pihak dalam tata kelola industri nikel
