WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana memotong lebih tinggi dari 90% kontrak Badan Pembangunan Internasional Negeri Paman Sam (USAID) kemudian total USD60 miliar di bantuan luar negeri secara keseluruhan di tempat seluruh dunia.
AP melaporkan rencana itu pada hari Kamis (27/2/2025). Dunia Pers yang disebutkan mengutip memo internal Gedung Putih lalu pengajuan di salah satu gugatan hukum federal yang menantang rencana pemerintahan tersebut.
Segera pasca menjabat, Trump menangguhkan sebagian besar bantuan luar negeri Amerika Serikat sambil menanti tinjauan tiga bulan untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau menghentikan program, tergantung pada keselarasannya dengan tujuan “Amerika yang dimaksud utama” dari pemerintahan baru.
USAID, mekanisme utama Washington untuk mendanai proyek-proyek urusan politik di tempat luar negeri, sudah pernah menemukan hibah yang disetujui senilai puluhan miliar dolar dibekukan sebagai akibatnya.
LSM serta lembaga nirlaba yang sebelumnya menerima hibah kemudian kontrak dari lembaga yang dimaksud telah lama mengajukan beberapa gugatan hukum terhadap Trump kemudian pemerintahannya, menuntut pencairan dana yang dimaksud telah terjadi dialokasikan.
Pada Rabu malam, Mahkamah Agung Amerika Serikat turun tangan pada salah satu perkara tersebut, dan juga untuk sementara memblokir putusan yang menuntut pemerintah mencairkan miliaran dolar di bentuk hibah serta kontrak pada berada dalam malam, menurut AP.
Pemerintah berencana menghapus 90% kontrak USAID senilai USD54 miliar, AP melaporkan, mengutip memo juga berkas pengadilan.
Hampir setengah dari hibah bantuan luar negeri Departemen Luar Negeri juga menghadapi pemotongan, senilai USD4,4 miliar, menurut outlet tersebut.
Para pejabat yang disebutkan dilaporkan “membersihkan pemborosan signifikan yang digunakan berasal dari penyimpangan kelembagaan selama beberapa dekade,” memo yang dimaksud dilaporkan menyatakan.
Perombakan lebih banyak lanjut di cara USAID serta Departemen Luar Negeri mencairkan bantuan luar negeri akan segera dilaksanakan “untuk menggunakan uang pembayar pajak secara bijak demi memajukan kepentingan Amerika,” tambahnya.
