JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang sudah pernah disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang dimaksud melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang digunakan baru disahkan menyebabkan sejumlah pertanyaan. Apakah benar-benar menghadirkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI serta kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang mana kuat, profesional, serta fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan lalu kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang digunakan dapat mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies di cuitannya pada X dikutip, Hari Minggu (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang dimaksud menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, rakyat sulit mengakses draf akhir RUU TNI dan juga minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana meyakinkan hasilnya benar-benar baik bagi negara juga utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan meningkatkan kekuatan TNI, kata Anies, maka semua elemen publik harus menegaskan ada rambu-rambu hukum yang mana jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana meyakinkan bahwa pembaharuan ini tiada akan mengakibatkan dampak dalam luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan kesulitan dalam internal TNI? Salah satu tantangan besar di dalam TNI adalah meritokrasi pada jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat penawaran akibat prestasi, bukanlah lantaran faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin mengawasi TNI yang digunakan makin profesional, kuat, lalu dihormati, baik di area pada negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional juga berpihak pada rakyat. Maka justru sebab itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan konflik masuk kemudian terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman walau tak setuju dengan kebijakan pemerintah, setiap saat menggalang kewenangan pemerintah yang mana sah dan juga berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
