JAKARTA – Beredar sebuah dokumen yang berisi komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR sebanyak 13 komisi. Jumlah itu bertambah dari DPR periode 2019-2024 yang digunakan hanya sekali miliki 11 komisi.
Penambahan total komisi itu lantaran adanya nomenklatur sebagian kementerian Pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ada yang dimaksud dipecah. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, jumlah keseluruhan komisi akan diinformasikan pada Hari Senin (14/10/2024) pekan depan.
“Insyaa Allah disampaikan Senin. Komposisi masih digodok,” ujar Adies Kadir ketika dihubungi, Kamis (10/10/2024).
Adies tak ingin membocorkan total komisi di area DPR. Ia menegaskan, pimpinan DPR akan mengadakan rapat sebelum menentukan jumlah keseluruhan komisi. Setelah itu, DPR akan mengadakan badan musyawarah (Bamus).
“(Jumlahnya) masih digodok ini,” katanya.
Dalam draf yang digunakan beredar, adapun susunan komisi di tempat DPR beserta mitra kerjanya sebagai berikut:
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, serta Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi lalu Informatika
4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan juga TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan juga Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Ketenteraman Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Pengetahuan Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, kemudian Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara lalu Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
