SURABAYA – Dalam upaya meningkatkan kekuatan ketahanan energi nasional, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Pertemuan Usaha Hulu Minyak serta Gas Bumi (SKK Migas) melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas atau Production Sharing Contract (PSC) pada dua wilayah kerja di area Sumatra kemudian Sulawesi dengan skema Cost Recovery. Penandatangan yang dimaksud menguatkan peranan bidang hulu migas sebagai mitra utama otoritas pada mendirikan ketahanan energi yang tersebut berkelanjutan.
Penandatanganan dijalankan oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dengan disaksikan Plt Direktur Jenderal Migas Dadan Kusdiana. Sedangkan Wilayah Kerja Amanah ditandatangani oleh kontraktor kontrak kerja sebanding yaitu Direktur PT Medco Daya Amanah Amri Siahaan, Direktur Utama PT Sele Raya Sejati Ham Eddy Tampi, dan juga Direktur Kufpec Indonesia (Amanah) B.V Tareq Ebrahim.
Kemudian, untuk Wilayah Kerja Melati ditandatangani oleh Direktur PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati Muhamad Arifin, Direktur SIEI Melati Limited Qin Shenggao kemudian Direktur Kufpec Indonesia (Melati) B V Tareq Ebrahim.
Plt Direktur Jendral Migas Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa pemerintah terus menyokong masuknya penanaman modal pada sektor hulu migas.
“Kita sama-sama telah dilakukan menyaksikan penandatanganan kontrak kerja identik Wilayah Kerja Amanah lalu Melati yang merupakan hasil lelang blok migas tahap pertama di area tahun 2024,” ujar dia.
Dia menambahkan, pemerintah akan terus mempersiapkan blok migas baru.
“Pemerintah terus menyiapkan blok migas yang digunakan baru. Lebih dari 60 blok migas disiapkan untuk 5 tahun ke depan. Tahun 2024 akan segera dijalankan penawaran tahap kedua pasca kabinet Pemerintahan yang digunakan baru terbentuk,” kata Dadan.
Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soejipto mengungkapkan bahwa Indonesia terus menyokong eksplorasi secara masif untuk mendapatkan cadangan migas.
“Potensi pengembangan bidang migas dan juga kesempatan penemuan cadangan pada blok baru masih sangat besar seiring dengan penambahan minat para pemodal pada bidang hulu migas. Untuk memperkuat produksi migas yang digunakan berkelanjutan dan juga upaya mencapai target yang dimaksud sudah pernah ditetapkan pada long term plan (LTP) yaitu produksi minyak 1 jt barel per hari (BOPD) dan juga gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD), maka temuan cadangan baru harus terus didapatkan,” ujar Dwi.
“Penandatanganan WK Amanah serta WK Melati menunjukkan bahwa prospek cadangan migas dalam Indonesia itu masih ada sekaligus menunjukkan keberhasilan pemerintah untuk terus memulai pembangunan daya saing lapangan usaha migas di tempat berada dalam persaingan yang tersebut semakin ketat dengan negara lain dan juga transisi energi yang dimaksud sedang berlangsung. Ini adalah menunjukkan bahwa sektor migas siap serta akan terus menjadi pilar utama ketahanan energi,” imbuh Dwi.
