Nasional

Pengamat Ingatkan pemerintahan Tak Salah Pilih Pemimpin kemudian Dewas Danantara

JAKARTA – Jelang peresmian Badan Pengelola Penyertaan Modal Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) pada Senin, 24 Februari 2025, beredar berbagai nama calon pemimpin di tempat lembaga baru tersebut. Hal itu dinilai wajar mengingat lembaga ini sangat strategis oleh sebab itu mengatur aset 7 BUMN kakap senilai Rp14.700 triliun.

Direktur Center For Banking Crisis (CBC), Ahmad Deni Daruri mengingatkan pemerintah untuk tak salah pilih pemimpin BPI Danantara. “Di dunia, pemimpin yang tersebut sukses pada mengurus dana kekayaan negara, seperti Danantara memiliki beberapa karakteristik utama. Jadi jangan seperti pilih kucing di karung,” ujar Deni, hari terakhir pekan (21/2/2025)

Deni membeberkan beberapa karakteristik tokoh yang digunakan layak mengatur BPI Danantara. Misalnya, miliki visi jangka panjang yang tersebut jelas untuk peningkatan dan juga strategi pembangunan ekonomi dana kekayaan negara.

“Mereka harus mampu mengawasi prospek penanaman modal yang mana menguntungkan kemudian berkelanjutan dalam berbagai sektor lalu negara. Pemimpin ini miliki pengetahuan keuangan yang tersebut kuat juga keahlian pada memproduksi langkah pembangunan ekonomi yang informatif,” kata pengamat keuangan ini.

Selain itu, pimpinan BPI Danantara harus miliki kemampuan analisis tren bursa serta mengidentifikasi risiko juga potensi investasi. Pemimpin BPI Danantara juga harus bisa saja menjaga standar etika yang dimaksud tinggi serta transparansi di operasi mereka. “Memastikan semua langkah pembangunan ekonomi diadakan dengan integritas lalu sesuai dengan peraturan yang tersebut berlaku,” kata Deni.

Karakteristik lainnya, kata Deni, mampu menginspirasi lalu mengawasi pasukan untuk mencapai tujuan dana kekayaan negara. “Memberikan arahan yang mana jelas, motivasi, juga dukungan untuk anggota regu untuk mencapai kinerja terbaik,” terangnya.

Fungsi komite pengawas BPI Danantara, kata Deni, tak kalah pentingnya. Perlu beberapa kakrakteristik agar pengawasan lembaga beraset tebal ini, mampu optimal. “Harus miliki integritas juga etika. Penting untuk menghindari konflik kepentingan,” jelas Deni

Related Articles

Back to top button