JAKARTA – Kelanjutan penyelenggaraan Ibu Perkotaan Nusantara ( IKN ) kembali diperdebatkan di area sedang efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, pada waktu ini belum ada realisasi anggaran untuk pengerjaan IKN .
Dody mengatakan, berbagai anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja di Pelaksanaan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara lalu Anggaran Pendapatan juga Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 semata-mata tersisa Rp29,57 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tiada ada,” ujar Dody ketika ditemui di area Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga ketika ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres konstruksi infrastruktur dasar yang dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang dimaksud tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang dimaksud diadakan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang tersebut sebelumnya menyatakan harus mengevaluasi belanja negara yang mana diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk meyakinkan keberlanjutan fiskal di tempat sedang tekanan utang jatuh tempo yang digunakan terus meningkat.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review kemudian ini pada akhirnya pelan-pelan ya beliau harus mengurangi diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, teristimewa akibat lonjakan utang jatuh tempo yang tersebut diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) dan juga inisiatif bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak juga efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga sudah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan kendati tak mengucapkan IKN kan telah tidak ada lagi jadi besar. Ya kemudian beliau mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian beliau mulai menyadari ruang fiskal yang dimaksud menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan perkembangan IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang mana telah digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi beberapa jumlah sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, lalu perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
