JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan kemudian pertanian sebagai isu umum yang digunakan strategis juga prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan umum akibat pelibatan masif TNI bergerak lalu cara-cara militer pada teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang mana diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima rakyat sipil, apalagi bagi dunia pangan juga pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Mingguan (22/12/2014).
Dina meninjau strategi ini perlu dipandang sebagai jalan sedang pada mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil dan juga militer.
“Namun faktanya, hingga pada waktu ini kecenderungan sipil serta birokrasi kita masih tertatih di menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan pada hal penegasan sistem komando dan juga kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang digunakan sudah dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara pada kawasan regional lalu global.
Berdasarkan skor yang mana dikeluarkan Bank Planet pada 2023 di mengukur kinerja lalu efektivitas pemerintahan dalam dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada di tempat peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Angka Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang mana identik persis dengan 2014.
“Sistem pilpres proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi dan juga inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer pada menjembatani kegentingan situasi pada proses peralihan akibat tingginya inefisiensi juga mengguritanya korupsi dalam semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional dan juga melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang dimaksud lebih lanjut efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural sudah terlatih dengan pola komando yang digunakan terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang tersebut lebih banyak terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan juga keseriusan di proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil sanggup mengadopsi yang dimaksud dalam masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil masih fundamen pada demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer terlibat hanya saja bisa jadi diadakan di rentang waktu, kondisi kemudian skala tertentu agar tiada menjadi bias, tumpang tindih lalu kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Defense (Unhan) ini.
