JAKARTA – eksekutif masih mengkaji kebijakan harga jual gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor sektor dan juga ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang digunakan menginginkan subsidi dihapus, walaupun gas merupakan salah satu komponen biaya utama pada bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan telah waktunya pemerintah melakukan audit penerapan nilai gas alam pada pada negeri, baik yang mana untuk sektor maupun untuk rakyat. Sebab, nilai tukar gas Indonesia pada waktu ini sudah ada terlalu tinggi, jikalau berbeda dengan dengan nilai tukar gas alam internasional yang tersebut cuma USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru cuma ditemukan sumber gas dalam Aceh yang mana berjauhan lebih besar besar 18 kali lipat dari yang dimaksud dalam hasilkan di dalam Arab Saudi. Seharusnya nilai tukar gas alam di tempat Indonesia serupa dengan yang tersebut di dalam berlakukan di dalam Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, pada pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan nilai tukar gas sektor yang tersebut disubsidi cuma untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca serta sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang tersebut bukan mendapatkan subsidi mayoritas komoditas bidang adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal kemudian tinggi sekali harganya, bandingkan dengan harga jual gas sektor di dalam Negara Malaysia yang digunakan sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, nilai gas sektor di tempat Thailand adalah USD5,5 per MMBTU dan juga nilai tukar gas lapangan usaha di tempat Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana sektor kita mampu bersaing dalam domestik maupun internasional apabila nilai tukar gas alam untuk lapangan usaha dalam Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di tempat sektor pertanian, lapangan usaha pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan apabila harga jual subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka harga jual pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian di dalam Indonesia kemudian harga jual beras yang tersebut pada waktu ini sudah ada sangat mahal, sehingga akan menjadi berjauhan lebih banyak mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tiada mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan harga jual gas alam untuk bidang menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan dapat turun menjadi identik dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga nilai hasil lapangan usaha akan ekonomis serta daya beli penduduk kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih tinggi meningkatkan iklim usaha bidang yang mana ada di area Indonesia sehingga bukan gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang mana dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan bidang dalam negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga perekonomian menjadi meningkat 8% sesuai target yang dimaksud diinginkan Presiden Prabowo.
