JAKARTA – pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan di acara Apresiasi Kemampuan eksekutif Daerah 2024 untuk kategori pelayanan rakyat dengan fiskal tinggi. Penghargaan yang disebutkan diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pada acara Apresiasi Performa pemerintahan Daerah tahun 2024 pada Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).
Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, pelopor melakukan penilaian juga penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu diadakan pasca melintasi berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri juga Bappenas, juga survei kepuasan penduduk ke beberapa daerah.
“Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.
Penghargaan yang dimaksud diberikan dikarenakan Provinsi Jawa Tengah memiliki kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk keperluan pelayanan publik. Sebab, pada postur Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya lebih besar tinggi dibandingkan dana pengiriman yang digunakan bersumber dari APBN.
“Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya pada rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan penduduk diharapkan akan mampu lebih banyak baik,” ujar Nana.
Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah sudah ada miliki 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari jumlah agregat itu atau 854 UPP telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik telah mencapai 35 unit yang dimaksud tersebar di dalam 35 kabupaten/kota.
(Foto: istimewa)
Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang mana dinamis juga terus dilakukan. Perbaikan pelayanan rakyat juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Sehingga pelayanan untuk rakyat semakin baik, efektif, juga efisien. Juga memudahkan warga pada mengakses pelayanan dan juga mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian di penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif serta kualitatif, dan juga berdasarkan data sekunder kemudian survei lapangan.
